oleh

9.768 PTPS Siap Awasi Pilkada Serentak 2020

Editor : Muhammad Alief, Penulis : Fahrullah-Pilkada, Politik-

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.CO – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) kabupaten/kota telah melantik sebanyak 9.768 Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) yang nantinya akan bekerja dalam pemungutan suara hingga perhitungan di tingkat kecamatan 9 Desember nanti.

Dari 12 daerah yang melakukan Pilkada Serentak kota Makassar memiliki jumlah TPS yang terbanyak sebanyak 2.394 TPS, selanjutnya Gowa (1.430 TPS), Bulukumba (830 TPS), Maros (800 TPS), Pangkep ( 709 TPS) dan Luwu Utara (660 TPS).

Selanjutnya kabupaten Tana Toraja (547 TPS), Toraja Utara (546 TPS), Luwu Timur (538 TPS), Soppeng (517 TPS), Barru (449 TPS) dan Selayar (348 TPS).

Ketua Bawaslu Sulsel, Laode Arumahi mengatakan jika pelantikan yang dilakukan oleh Bawaslu kabupaten/kota sudah berlangsung sejak tanggal 14 November kemarin.

“Jadi Pelantikan itu dari tanggal 14-16 (November) dan hari ini terakhir,” katanya saat dikonfirmasi, Senin (16/11).

Dirinya menyebutkan para PTPS tersebut akan bertugas mengawasi berlangsungnya pilkada 9 Desember nanti. Apakah terjadi pelanggaran atau tidak. Khususnya terkait pelanggaran masyarakat yang memilih lebih satu kali di TPS tersebut atau memilih di TPS lain, namun yang bersangkutan diketahui melakukan pencoblosan dua kali.

“Jika dia melakukan pencoblosan lebih dari dua kali, maka bisa disebut pelanggaran dan itu berpotensi dilakukan pemilihan ulang,” jelasnya.

Ketua Bawaslu Maros, Sufirman mengatakan di kabupaten pihaknya telah melantik 800 orang Pengawas TPS tersebar di 14 kecamatan di kabupaten Maros secara serentak di masing-masing kecamatan. Dirinya menjelaskan pelantikan PTPS kali ini, dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan penularan Covid 19.

“Pelantikan dilakukan secara serentak hari ini di 14 Kecamatan dengan mengikuti protokol kesehatan pencegahan Covid-19,” kata Sufirman.

Sufirman menjelaskan, beberapa tugas pokok dari Pengawas TPS yaitu, mengawasi persiapan pemungutan dan penghitungan suara, mengawasi pelaksanaan pemungutan suara, mengawasi persiapan penghitungan suara, mengawasi pelaksanaan penghitungan suara.

Selain itu, menyampaikan keberatan dalam hal ditemukannya dugaan pelanggaran, kesalahan, dan/atau penyimpangan administrasi pemungutan dan penghitungan suara dan yang ke lima menerima salinan berita acara dan sertifikat pemungutan dan penghitungan suara.

“Pengawas TPS diharapkan dapat menjalankan tugas secara efektif. Kehadiran Pengawas TPS juga diharapkan dapat mencegah pelanggaran dalam pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS,” tegasnya.

Di masa pandemi Covid-19 sekarang ini, Pengawas TPS juga harus mengawasi penerapan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid-19. Terlebih kehadiran pengawas TPS harus dapat memberikan Pendidikan politik terhadap masyarakat di wilayah kerjanya, dan juga mampu mengajak masyarakat luas untuk ikut mengawasi pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Maros.

“Dengan hadirnya Pengawas TPS ini kami juga berharap nantinya jika masyarakat menemukan dugaan pelanggaran di TPS agar bisa langsung melapor ke pengawas TPS,” harapnya.

Setelah dilantik pihaknya baru akan menjalani tes rapid. “Jika memang nantinya dari hasil tes ada yang dinyatakan reaktif, maka akan dikarantina dan dilanjutkan dengan Swab tes,” tutupnya.

Sementara Ketua Bawaslu Bulukumba, Ambo Radde Junaid telah umumkan nama 830 PTPS yang tersebar di 10 kecamatan. “Sesuai peraturan perundangan-undangan, setiap TPS harus diawasi oleh satu pengawas TPS, mereka bertugas di 136 Desa dan Kelurahan se Kabupaten Bulukumba,” katanya.

Dirinya menuturkan 830 PTPS terpilih tersebut sebelumnya telah mengikuti serangkaian tahap seleksi, seperti seleksi administrasi, wawancara serta tanggapan dari masyarakat.

“Sejak dibukanya pendaftaran sejak 3 Oktober-10 November tercatat ada 1421 pendaftar yang akhirnya dipilih 830 orang yang akan mengawasi pelaksanaan pemungutan suara pada Pilkada Bulukumba,” tuturnya.

Ambo Radde Junaid menjelaskan jika PTPS adalah ujung tombak pengawasan dalam Pilkada tahun 2020. Itu artinya kualitas proses pemungutan dan penghitungan suara dalam Pilkada sangat ditentukan dengan peran PTPS.

“Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) merupakan ujung tombak pengawasan Pilkada, PTPS ini memiliki fungsi utama sebagai mata, telinga serta perpanjangan tangan Bawaslu di TPS dalam menjaga proses demokrasi di Bulukumba ini agar berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mengedepankan asas Luber dan Jurdil,” harapnya.

Tak hanya itu dengan Pengawasan yang jujur dan adil tersebut bisa melahirkan pemimpin harapan rakyat melalui pemilihan secara langsung, dan oleh karena itu PTPS harus mempunyai integritas, berkepribadian yang kuat, jujur, dan adil.

“Menjaga integritas, berdiri tegak lurus adalah harga mati. Pengawas TPS harus kita pertanggungjawabkan kepada Allah secara vertikal dan pertanggungjawaban ke publik atau masyarakat secara horizontal. Mari kita bekerja dengan baik,” harapnya. (*)