oleh

Direktur PFM Wilayah III Kemensos RI Salurkan BST di Bone

BONE, RAKYATSULSEL.CO – Sejak pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) melanda tanah air enam bulan silam, pemerintah terus berkomitmen membantu meringankan beban masyarakat yang terdampak. Sejumlah program jaring pengaman sosial digulirkan. Salah satunya adalah Bantuan Sosial Tunai (BST).

BST adalah bantuan yang bersumber dari Kementerian Sosial (Kemensos) Republik Indonesia yang akan diberikan kepada masyarakat berdasarkan pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Pada program BST tahun ini, Kemensos menganggarkan dana sebesar Rp32,5 triliun. BST gelombang pertama telah disalurkan pada April, Mei, dan Juni 2020 untuk 9 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Kemensos juga sudah menyalurkan BST gelombang kedua dengan nilai bantuan Rp300.000 per KPM per bulan yang jangka waktunya dimulai Juli sampai Desember tahun 2020. Jumlah penerimanya sebanyak 9 juta KPM.

Hal inilah yang dilakukan pula oleh Kemensos RI di Kabupaten Bone melalui Direktur Penanganan Fakir Miskin (PFM) Wilayah 3 Kemensos A.M. Asnandar, di sejumlah kelurahan di Kecamatan Tanete Riattang, Kamis (05/11/2020).

Didampingi Kepala Regional X Sulawesi Maluku PT Pos Indonesia (Persero) Istiqomah Syariah, dan Kepala Kantor Pos Watampone Muh Agussalim Masnur, serta Camat Tanete Riattang Andi Aksi serta Lurah Biru Asdi Sutriadi Sadar, Babhinkamtibmas dan Babinsa Kelurahan Biru, Kemensos RI menyalurkan BST senilai Rp 300.000 ke salah seorang warga Kelurahan Biru, Cakka di Jl KH Adam Lingkungan Baru.

“Penyaluran BST Kemensos kali ini merupakan gelombang kedua dan semoga ini bermanfaat bagi warga khususnya penerima bantuan apalagi di masa pandemi Covid-19 ini. Pada program BST tahun ini, Kemensos menganggarkan dana sebesar Rp32,5 triliun,” ujar A.M. Asnanda.

Ia juga menjelaskan bahwa pemerintah menetapkan sejumlah syarat bagi masyarakat yang ingin mendapatkan Bantuan Sosial Tunai tersebut. Di antaranya sebagai berikut, calon penerima adalah masyarakat yang masuk dalam pendataan RT/RW dan berada di desa/kelurahan.

Calon penerima adalah mereka yang kehilangan mata pencarian di tengah pandemi Covid-19.

“Calon penerima tidak terdaftar sebagai penerima bantuan sosial (bansos) lain dari pemerintah pusat, seperti penerima BLT dari dana desa tidak menerima bantuan dari Program Keluarga Harapan (PKH), kartu sembako, paket sembako, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) hingga kartu prakerja,” lanjutnya.

“Jika calon penerima tidak mendapatkan bansos dari program lain, tetapi belum terdaftar oleh RT/RW, maka bisa langsung menginformasikannya ke aparat desa/kelurahan dan jika calon penerima memenuhi syarat, tetapi tidak memiliki nomor induk kependudukan (NIK) dan kartu tanda penduduk (KTP), tetap bisa mendapat bantuan tanpa harus membuat KTP lebih dulu. Tapi, penerima harus berdomisili di desa/kelurahan tersebut dan menulis alamat lengkapnya,” tambah A.M Asnanda.

Ia menjelaskan pula bahwa apabila penerima sudah terdaftar dan valid maka BST akan diberikan melalui tunai dan nontunai. BST nontunai diberikan melalui transfer ke rekening bank penerima dan untuk tunai boleh menghubungi aparat desa, bank milik negara, atau diambil langsung di kantor pos terdekat. (*)