oleh

Menanti Tersangka Kasus PLTS Takalar, Jangkar Apresiasi Kejati Sulsel

Editor :any Ramadhani , Penulis : Ady-Hukum, Takalar-

TAKALAR, RAKYATSULSEL.CO – Ketua Jaringan Penggiat Anti Korupsi dan Kriminal (Jangkar), Sahabuddin Alle, mengapresiasi kinerja Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Selatan.

Apresiasi itu dilontarkan Jangkar, sebab Kejati Sulsel telah memperlihatkan komitmennya memberantas korupsi di Sulsel khususnya di Takalar.

“Saya berharap Kejati Sulsel tidak main-main mengusut tuntas kasus korupsi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Takalar, siapapun itu pelakunya,” kata Sahabuddin Alle, di Takalar, Senin (26/10/2020).

Ia mengatakan, kasus PLTS Takalar yang sedang bergulir di Kejati Sulsel akan dia kawal sampai tuntas.

“Kasus ini akan saya kawal sampai tuntas. Siapapun yang terlibat harus diseret. Bahkan Bupati Takalar pun sekiranya terlibat harus juga diseret,” ujarnya menambahkan.

Diketahui, Kejati Sulsel belum lama ini diam-diam telah melakukan pemeriksaan terhadap Bupati Takalar Syamsari Kitta.

Pemeriksaan tersebut sekaitan dengan proyek PLTS Takalar yang saat ini sedang disidik oleh pihak Kejati Sulsel.

Kepala Kejaksaan Tinggi Sulsel, Firdaus Dewilmar membenarkan bila pihaknya memeriksa Samsyari Kitta.

” Iya sudah kita periksa,” katanya.

Meski demikian, ia belum bisa menjabarkan perihal alasan pemeriksaan tersebut dan apa kaitan Syamsari dalam kasus yang sedang menunggu tersangka ini.

“Intinya semua yang terlibat pasti berkaitan dengan kasus tersebut,” katanya.

Diketahui, Kejati Sulsel akhirnya menaikan kasus PLTS tersebut ketahap penyidikan. Kajati Sulsel, Firdaus Dewilmar yang dikonfirmasi membenarkan bila kasus ini telah digelar perkarakan untuk naik ketahap selanjutnya.

Dalam gelar perkara itu, penyidik Kejati Sulsel sudah mendapatkan dua alat bukti yang mengarah pada adanya tindak pidana perbuatan melawan hukum.

“Terkait siapa tersangkanya kita masih dalami lagi, dalam waktu dekat kita pasti umumkan,” katanya.

Dalam kasus itu, kata Dewilmar pihaknya telah menemukan adanya dugaan tindak pidana korupsi.

“Dugaanya kuat sekali,” ujarnya.

Dewilmar mengatakan, dugaan korupsinya itu diantaranya kata ia ada pada kesalahan spek hingga adanya kemahalan harga dalam proses pembelian alat PLTS tersebut. “Temuannya itu terkait kesalahan spek hingga adanya dugaan kemahalan harga terutama yang tahun 2016,” tambahnya lagi.

PLTS ini merupakan salah satu program dari Pemerintah Pusat melalui Kementerian Ekonomi Sumber Daya Mineral (ESDM) bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (Ditjen EBTKE). Proyek tersebut bernilai puluhan Miliar dan dilaksanakan di beberapa Pulau di Tanakeke.

Proyek ini dilaksanakan secara bertahap dari 2015 – 2018.

Dimana PLTS Desa Mattirobaji, Kecamatan Kepulaun Tanakeke tahun 2015, PLTS Desa Balangdatu tahun 2016, PLTS Desa Rewataya tahun 2016, PLTS Desa Rewataya tahun 2017, PLTS Desa Mattirobaji tahun 2017. (*)