oleh

Dilaporkan Politisasi Bantuan PIP, Kuasa Hukum Eva Rataba Angkat Bicara

TORAJA UTARA, RAKYATSULSEL.CO – Penyaluran Program Indonesia Pintar (PIP) merupakan program Presiden RI yang bertujuan untuk meningkatkan pendidikan bagi khususnya bagi anak-anak usia sekolah agar tetap mendapatkan layanan pendidikan.

Namun penyaluran program PIP jalur aspirasi anggota DPR RI dari partai Nasdem, Eva Stevani Rataba di kabupaten Toraja Utara (Torut) dipersoalkan bahkan dilaporkan ke Bawaslu karena dituduh melakukan politisasi bantuan PIP.

Eva Rataba dituding dalam penyaluran program ini melakukan politisasi dengan mengkampayekan suaminya yakni calon bupati Torut nomor urut 1, Yosia Rinto Kadang (YRK) dan sampai dilaporkan ke Bawaslu.

Olehnya itu, Kuasa hukum Eva Stevani Rataba, Y. Jhody P. dengan didampingi tenaga ahli Dapil, Julianto Ruru Bua’ dalam konferensi pers, Sabtu 24 Oktober 2020 di ruang pertemuan partai Nasdem Torut menjelaskan, apa yang ditudingkan ke kliennya tidak benar dan tidak terbukti.

Bahkan, laporan ke Bawaslu oleh beberapa kepala sekolah baru-baru ini telah dihentikan Bawaslu karena tidak cukup bukti.

Dijelaskan Jhody, penyaluran program PIP itu berdasarkan SK Kemendikbud nomor 8/J5.1.2/BP/SK.5/2020 tentang pemberian program PIP Sekolah Menengah Pertama (SMP) tahap V (lima) tahun 2020 yang tertanggal 13 Juli 2020.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa penyalurannya bertepatan dengan pilkada Torut, namun dalam pelaksanaan kliennya tidak pernah menyebutkan suaminya (red : YRK) yang merupakan calon bupati Torut.

Jhody mengatakan, berkat perjuangan Eva Rataba sehingga Torut menerima quota sebanyak 23 ribu siswa yang menerima bantuan PIP lewat jalur aspirasi.

“Karena bantuan PIP terdapat dua jalur yakni jalur reguler dan jalur aspirasi. Dan Torut paling banyak menerima PIP jalur aspirasi dikarenakan Torut adakah lumbung suara bagi Eva pada pileg dan apa yang dilakukan tersebut adalah semata-mata sebagai ucapan terima kasih Eva Rataba kepada masyarakat Torut,” katanya.

Untuk itu Jhody berharap kepada semua pihak agar lebih bijaksana dan selalu membaca regulasinya sebelum menuding orang melakukan kesalahan. Sebab apa yang dilakukan Eva Rataba itu sesuai aturan dan bukan dipolitisasi seperti yang dilaporkan tersebut. (*)