oleh

Bangkitkan Industri Maritim di Sulsel, Rapsel Ali Bakal Dorong BUMN Order Kapal ke PT IKI

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.CO – Pemerintah saat ini menempatkan sektor maritim sebagai salah satu sektor yang mendapatkan prioritas dalam pembangunan nasional.

Hal ini disampaikan anggota DPR RI asal fraksi NasDem, Muhammad Rapsel Ali, dalam kunjungannya di PT Industri Kapal Indonesia (IKI), di Jalan Galangan Kapal, Makassar, Selasa (13/10).

Dengan demikian, lanjut Rapsel, akan membawa dampak positif terhadap upaya peningkatan daya saing pada industri perkapalan atau galangan kapal di dalam negeri, khususnya PT IKI.

“Kita di Sulsel kan punya PT IKI sebagai BUMN yang bergerak di industri perkapalan atau galangan kapal. Saya kira ini merupakan sektor yang strategis dan mempunyai peran vital bagi roda perekonomian nasional,” ujarnya.

Olehnya itu, politisi NasDem ini pun bakal meminta BUMN seperti Pertamina, PLN dan Pelindo agar setiap pembuatan kapal mereka dikerjakan oleh PT IKI.

“Saya akan meminta Pertamina, PLN dan Pelindo untuk mengorder dan membuat kapal-kapal mereka, termasuk pembuatan kapal pesiar itu dikerjakan PT IKI,” ujarnya.

Bahkan, untuk mewujudkannya, Rapsel siap mengawal ke pusat untuk penambahan modal PT IKI, agar bisa melengkapi seluruh alat dan sarana pendukung industri perkapalan.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Utama PT IKI, Diana Rosa mengaku, sangat mengapresiasi atas dorongan dan dukungan dari legislator NasDem Dapil Sulsel 1 itu.

“Terima kasih Pak Rapsel atas dukungannya, tentu ini akan menjadi semangat bagi kami untuk bekerja demi memajukan industri perkapalan di negeri kita, khususnya di Sulsel,” ungkap Diana.

Namun, pihaknya mengakui, bahwa memang saat ini terkendala dari sisi permodalan termasuk ketersediaan alat dan prasarana pembuatan untuk jenis kapal tertentu.

“Kami kemarin mengajukan pinjaman modal ke PMN, namun yang disetujui masih belum mencukupi untuk pengadaan semisal crane kapasitas besar,” beber Diana.

Olehnya itu, pihaknya berharap banyak kepada pemerintah maupun pemangku kebijakan, agar dapat menghadirkan kebijakan dan program bagi industri perkapalan dalam negeri. (*)