oleh

Semua Fraksi DPRD Bantaeng Setujui Ranperda APBD Perubahan 2020 Jadi Perda

BANTAENG, RAKYATSULSEL.CO – Seluruh fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bantaeng menerima dan menyetujui nota kesepakatan antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantaeng tentang Ranperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 menjadi Perda APBD Tahun Anggaran 2020.

Persetujuan itu disampaikan dalam Rapat Paripurna dengan agenda mendengarkan Pendapat Akhir Fraksi dan Penetapan Persetujuan Bersama antara DPRD dan Pemerintah Bantaeng, di Gedung DPRD Bantaeng, Rabu (30/9).

Rapat Paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Bantaeng, Hamsyah Ahmad dan dihadiri oleh Bupati Bantaeng, Ilham Syah Azikin bersama para unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, para anggota Dewan, serta para Kepala SKPD lingkup Pemkab Bantaeng baik yang hadir secara langsung maupun secara virtual melalui aplikasi zoom meeting.

Seluruh fraksi pada kesempatan itu memberi sedikit catatan dan rekomendasi bagi pemerintah daerah, diantaranya seperti yang dikemukakan oleh fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Fraksi partai belambang ka’bah itu merekomendasikan agar Pemerintah Daerah melakukan langkah antisipasi dari semua stakeholder kepariwisataan atas kesiapan menerima wisatawan secara massif, khususnya di Hutan Pinus Rombeng.

Sementara itu, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengapresiasi kinerja Bupati, Wabup dan jajaran eksekutif, dengan harapan agar Pemda memberlakukan pemetaan pendidikan, untuk memudahkan akses pendidikan bagi anak sekolah.

Bupati Bantaeng, Ilham Syah Azikin dalam sambutannya mengatakan, persetujuan terhadap Ranperda Perubahan APBD ini merupakan wujud kesepahaman dan kesepakatan bersama antara eksekutif dan legislatif mengenai budgeting planning (perencanaan penganggaran) dalam rangka optimalisasi pembangunan daerah.

“Hal ini menunjukkan semakin solid dan harmonisnya hubungan kebersamaan dalam tataran teknokrat dan politik dalam rangka mewujudkan pembangunan yang bermuara pada kesejahteraan masyarakat Bantaeng,” kata Bupati bergelar doktor ilmu pemerintahan itu.

Bupati Bantaeng juga menjelaskan, muatan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 adalah penyesuaian-penyesuaian atas adanya perubahan kebijakan dalam peraturan perundang-undangan untuk penanganan Pandemi Covid-19 dan adanya kebijakan pemerintah pusat terkait pengalokasian pendapatan dan belanja yang bersumber dari dana transfer pemerintah pusat.

Sehingga mewajibkan pemerintah daerah untuk melakukan perubahan postur APBD untuk belanja yang diamanatkan dalam regulasi yang antara lain penanganan kesehatan masyarakat, penanganan dampak ekonomi dan jaring pengaman sosial. (*)