oleh

SK Kepengurusan DPD I Golkar Sulsel Belum Jelas, Kok Musda DPD II Bakal Digelar?

Editor : any Ramadhani, Penulis : Suryadi-Politik-

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.CO – Ketua DPD I Golkar Sulsel, Taufan Pawe, terpilih aklamasi menggantikan Nurdin Halid pada musda ke 10 bulan Agustus 2020 lalu. Kini belum jelas persetujuan SK komposisi kepengurusan dari DPP. Namun anehnya santer disebut persiapan Musda DPD II Golkar di 24 daerah.

Menanggapi hal ini, Pengamat Politik Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Makassar, Andi Luhur Prianto menilai, perlu legalitas Surat Keputusan (SK) DPP Golkar ke pengurus DPD I sebagai bukti sah organisasi.

Menurutnya, SK itu bukti legalitas kepengurusan. Mungkin sambil berproses menunggu SK kepengurusan baru, bisa juga mendorong DPD II  mempersiapkan Musda.

“Hal yang biasa saja, sama wajarnya dengan DPD II yang mempertanyakan keabsahan kepimpinan TP, lalu mendorong Musdalub atau Musda ulang. Kebetulan Golkar sudah terbiasa dengan pola Musda seperti itu,” ujarnya, Kamis (17/9/2020), menanggapi adanya wacana Musda DPD II Golkar 24 daerah, termasuk Makassar.

Luhur menyebutkan, sepertinya kepengurusan baru DPD I Golkar belum menemukan titik rekonsiliasi pasca Musda DPD II. Desakan dari kekuatan-kekuatan pengurus lama (status quo), belum bisa dikompromikan oleh kepemimpinan baru di kelompok TP.

“Ini tantangan leadership bagi TP. Kalau memakai prinsip ‘the winner takes all’, tentu akan menghadapi resistensi yang kuat. Itu risiko yang harus diambil sejak awal, untuk sebuah pembaharuan,” kata Luhur.

Lanjut dia, setiap perubahan selalu menyisakan tension antara kekuatan lama dan kekuatan baru.

“Kalau ingin kembali ke masa kejayaan, Golkar harus bergerak cepat dan mengambil keputusan-keputusan yang rasional,” pungkasnya. (*)