oleh

Kebijakan Rektor UMI Benar, Pengadilan Tata Usaha Negara Tolak Gugatan Eks Dekan FKM

Editor : any Ramadhani-Kampus-

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.CO – Kebijakan dan keputusan yang benar maka hasilnya akan selalu berpihak pada kebenaran. Sepenggal narasi ini bisa disematkan pada proses hukum yang perna dilayangkan oleh Mantan Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM), Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar.

“Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Makassar, nomor 49 tahun 2020. Rabu siang, Majelis Hakim PTUN yang mengadili perkara gugatan mantan Dekan FKM (Dr. Sudirman) soal masa jabatan, kini memutuskan bahwa membacakan putusanya. Menempatkan pihak Rektor UMI (Prof. Basri Modding) sebagai pihak pemenang,” jelas Koordinator Tim Hukum UMI Makassar, Prof. Dr. H. Sufirman Rahman SH. MH, saat dikonfirmasi.

Diketetahui sebelumnya, sejak bulan Mei 2020 lalu. Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Muslim Indonesia (FKM UMI), Dr R Sudirman menggugat Rektor UMI, Prof Basri Modding ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Makassar.

Kuasa Hukum Dr R Sudirman, Hari Ananda Gani SH kala itu, menyebutkan kliennya terkait pemecatan dirinya sebagai dekan dan dosen di UMI. Namun kini gugatan terbut ditolak oleh putusan majulis hakim PTUN Makassar, Rabu (16/9/2020).

Putusan PTUN Makassar, final dan mengikat karena menolak semua tuduhan dan laporan yang disampaikan pemohon atau penggugat bersama kusa hukum (Eks Dekan FKM Sudirman) kepada (tergugat Pihak Rektor, Basri Modding).

“Dalam artian pihak penggugat (pak Sudirman) selaku eks Dekan Fakuktas FKM UMI yang menggugat tidak diterima atau ditolak oleh pihak PTUN. Dengan adanya putusan ini maka tak ada lagi permasalahan,” tegas Guri Besar Hukum UMI itu.

Dia menambahkan, adapun persoaln pokok menjadi materi gugatan adalah pihak Rektor UMI, melakukan pergantian atau pemikihan Dekan periode baru. Sedangkan masa jabatan eks Dekan yakni Sudirman masih tersisa kurang lebih 3 – 4 bulan berakhir.

“Yang dipersoalkan pak Sudirman dannkuasa hukum mempermasalahkan masa jabatan masih 3 bulan. Padahal sesuai kebijakan di UMI tidak sampai pada waktu itu, karena ada hal urgensi. Pemilihan Dekan baru guna menghindari agenda penerimaan mahasiswa baru,” tuturnya.

Dengan adanya putusan dari PTUN Makassar soal sangketa tersebut, pihaknya meyakini tetap pada yang bemar. Bagi kuasa hukum dan Rektor UMI, kebijakan yang telah dikeluarkan soal masa jabatan atau pelepasan amanah eks Dekan FKM sudah benar dan tepat.

“Sehingga dalil penggugat tak lagi dipermasalahkan karena sudah terbit putusan PTUN. Karena menurut hukum sudah diuji di meja hukum melalui serangkaian sidang di pengadilan,” pungkasnya. (*)