oleh

Kapolres Bulukumba Tak Tahu Aturan

Editor : Ashar Abdullah, Penulis : Sugihartono-Bulukumba, Daerah, HL-

MAKASSAR, RAKSUL – Tindakan Polres Bulukumba tidak melanjutkan penyelidikan pengrusakan lima rumah warga Jalan Sam Ratulangi dianggap mengkhinati masyarakat yang sedang mencari keadilan.

Proses penghentian pengusutan pengrusakan rumah di Bulukumba itu disampaikan langsung oleh Kapolres Bulukumba, AKBP Gany Alamsyah.

Menurut AKBP Gany Alamsyah, dalam penyelidikan yang mereka lakukan, pengrusakan rumah tidak masuk ke ranah pidana. Karena, yang bersangkutan mempunyai alas hak berupa sertifikat.
“Setelah kami lakukan penyelidikan serta berkoordinasi dengan jaksa bahwa kasus ini tidak cukup untuk masuk pidana,” katanya.

AKBP Gany menjelaskan, perdata dan pidana merupakan dua objek yang berbeda. Sehingga, mereka tidak bisa memproses kasus ini.

“Terkecuali sudah ada putusan perdata dipengadilan, baru akan muncul pidananya. Makanya, kami telah menyarankan kepada pelapor untuk terlebih dahulu membawa kasus ini kepengadilan perdata. Kalau sudah ada putusan baru bisa keliatan,” jelasnya.

Namun pendapat AKBP Gany ini dinilai keliru oleh Akademisi Hukum Pidana Universitas Bosowa (Unibos) Ruslan Renggong. Ia mengemukakan, perdata dan pidana merupakan dua objek yang berbeda.

Ia menjabarkan, dalam kepemilikan lahan itu ada beberapa jenis, yang pertama seseorang mempunyai sertifikat dan lahannya kosong. Kedua, punya sertifikat dan telah dibangunkan rumah dan yang ketiga adalah sudah ada sertifikat namun lahannya dikuasai oleh orang lain.

“Di kasus ini kan ada sertifikat, tapi tanahnya dikuasai orang lain, sementara yang menguasai keberatan untuk meninggalkan tanah tersebut, nah penyelesaiannya harus dibawa dulu kepengadilan (Perdata, red). Kalau sudah inckrah atau ada putusan baru yang memegang sertifikat bisa kemudian melakukan eksekusi dengan menyuruh keluar si kuasa tanah itu dengan dasar putusan pengadilan,” paparnya.

Ruslan menambahkan, kalau yang bersangkutan tidak menempuh jalur itu dan langsung melakukan pengrusakan rumah, hal tersebut tetap masuk ke ranah pidana dan harus diproses. Tidak mesti pelapor harus ke pengadilan dulu.

“Karena pengrusakan rumah itu kan tindak pidana, terkecuali pemegang sertifikat itu telah mengantongi putusan pengadilan kemudian melakukan eksekusi itu benar, tapi kalau pemegang sertifikat langsung melakukan pengrusakan itu jatuhnya ke pidana, bukan perdata lagi,” urai Ruslan.

Ruslan melanjutkan, polisi harus memproses kasus tersebut tanpa ada putusan pengadilan, karena perdata dan pidana merupakan dua objek yang berbeda.