oleh

Jangan Terperdaya “Survei Pesanan”, Begini Tanggapan Akademisi Unismuh Makassar

Editor : any Ramadhani, Penulis : Suryadi-Pilkada-

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.CO – Menjelang Pilkada 2020, sejumlah lembaga survei berlomba-lomba “menerawang” siapa yang nanti berjaya, khususnya. Beberapa lembaga survei secara konsisten merilis hasil “terawangan” mereka hampir setiap bulan.

Masing-masing dari lembaga survei tersebut mengklaim bahwa hasil yang diperoleh sudah mendekati keadaan di lapangan.

Variabel yang sering disebut dalam hasil survei berupa elektabilitas juga dipandang sebagai hegemoni politik atas lawannya sekaligus psy war apabila dilaporkan lebih tinggi. Sebaliknya, pihak yang merasa “dirugikan” menganggap apa yang disajikan lembaga survei adalah sebuah “survei pesanan”.

Anggapan bahwa semua yang dilaporkan sudah diatur sedemikan rupa sehingga menempatkan pihak lawan yang seolah-olah menang atas diri mereka. Bahkan, metode yang digunakan dianggap “salah” sehingga hasil yang muncul tidak sesuai kondisi real. Kredibilitas lembaga survei pun jadi taruhannya. Lalu, apa benar sebuah survei dapat dipesan? Dan apa untungnya?.

Pengamat Politik Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Makassar, Andi Luhur Prianto menilai, hubungan antara lembaga survei dan kandidat penuh dinamika.

“Lembaga survei dan tokoh pendiri mempertaruhkan kredibilitas dan integritas dari kerja-kerja ilmiah mereka. Setau saya, dalam Pilkada, lembaga survei dan konsultan politik itu bisa berbeda,” katanya, Selasa (15/9/2020) malam.

Menurutnya, lembaga survei biasanya membuat potret survei sesuai kebutuhan klien kandidat. Lembaga yang profesional punya SOP dalam bekerja, termasuk dalam mempublikasikan hasil.

“Umumnya mereka hanya berkewajiban menyerahkan hasil ke pemberi kerja. Tapi Semua tergantung kesepakatan di kontrak kerja,” jelasnya.

Luhur menyebutkan, lembaga-lembaga survei yang berafiliasi dan bekerja berdasarkan kepentingan klien, tetapi tetap melakukan riset dengan prosedur-prosedur ilmiah yang benar, maka hasilnya masih valid dan reliabel atau terpercaya.

“Tetapi kalau prosedur ilmiah tidak lagi menjadi pertimbangan dalam kerja survei, maka data temuannya tentu tidak layak jadi rujukan. Akan menjadi bahan untuk pembodohan publik,” tuturnya.

Dikatakan, era sekarang ini lembaga survei lebih banyak memainkan politik survei, untuk kebutuhan kliennya. Seperti merilis data, yang tidak berbasis riset ilmiah untuk kemasan citra elektoral kandidatnya.

“Kalau pola operasi riset seperti ini yang di jalankan, maka lembaga survei tersebut akan kehilangan kredibilitas dan integritas,” sindir Luhur.

Dia menambahkan, dalam tradisi perilaku memilih, ada efek bandwagon. Efek bandwagon adalah semacam efek ikut-ikutan, artinya pemilih cenderung mengikuti pilihan kandidat yang berpeluang menang.

“Biasanya berpatokan pada angka survei terakhir. Di posisi inilah data survei sebenarnya bisa berpengaruh pada pemilih,” pungkasnya. (*)