oleh

Cukong Dibalik Pilkada, Begini Kritikan Akbar Faisal ke Pengawas Pilkada

Editor : any Ramadhani, Penulis : Suryadi-Pilkada-

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.CO – Belum lama ini, selaku pejabat negara, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan, hampir 92 persen calon kepala daerah yang tersebar di seluruh Indonesia dibiayai oleh cukong.

Rata-rata, kata Mahfud, setelah terpilih para calon kepala daerah ini akan memberi timbal balik berupa kebijakan yang menguntungkan para cukong tersebut.

Saat dimintai pandangan salah satu politisi NasDem Sulsel, Akbar Faisal yang juga mengetahui banyak hal soal adanya cukong di Sulsel setiap musim pilkada. Akbar Faisal blak-blakan “menelanjangi praktik buruk” setiap musim politik di Sulsel.

“Itu sudah praktik lama. Di Sulsel bahkan lebih parah, telanjang ko di hadapan publik. Kita aja yang pura-pura gak tahu dan mendiamkannya. Saya sudah lama menggaungkan ini,” terang AF secara gamblang.

Alumni IKIP (UNM) ini spontan membeberkan apa yang terjadi selama ini. Apalagi dia mengetahui banyak praktik kotor sering terjadi saat perhelatan Pilkada.

Lantas bagaimana tanggapan pak AF soal keterlibatan cukong di pilkada? Dia bahkan mengaku tak lagi percaya sama pengawas pemilu yakni Bawaslu di Sulsel atau Kabupaten/kota.

“Bawaslu? Hahhaha… Saya gak percaya mereka sedikitpun, mereka pura-pura tidak paham dan bersembunyi dibalik kata, (susah menemukan bukti-buktinya). Ya, susah dapatnya kalau cara kerjanya seperti yang kita saksikan selama ini,” ungkapnya.

“Itulah alasannya kenapa daerah-daerah yang dikuasai cukong ini tidak akan pernah berkembang,” sambung mantan anggota DPR RI itu.

Menurutnya, sangat baguslah jika pemerintah mau mengakui ini sekarang, tinggal publik tunggu apa aksi pemerintah agar bupati/walikota yg menyerahkan diri kepada cukong, tidak lagi mendapat tempat.

“Masyarakat juga harus bersikap dengan tidak memilih kandidat yang sebenarnya bisa diketahui dengan mudah, kalau sudah dikuasai cukong,” terang AF.

Dia menitipkan harapan terakhir hanya kepada aparat penegak untuk menindak mereka kepala daerah bergantung pada cukong. Karena mereka sebenarnya paham masalahnya.

“Syukurlah KPK sekarang sudah memutuskan akan fokus mengawasi dan akan menindak langsung praktek cukong di pilkada serentak Desember mendatang,” jelasnya.

Ditambahkan, yang paling mengherankan bagi dia itu salah satu Bupati, calon petahana 2020 ini mendapat dukungan beberapa partai untuk maju lagi padahal kasus jembatan runtuh di Pinrang yang menjadi tanggungjawabnya saat itu sudah menghukum Pidana dua orang pelaku lainnya tapi dia bebas-bebas saja.

“Saya meminta Kajati Sulsel bertindak dong meski ada edaran untuk tidak memproses kasus korupsi yang melibatkan kandidat kepala daerah selama proses pilkada ini. Soalnya ini kasus lama. Kasihan rakyat. Seakan tak ada lagi orang yang bisa dan layak jadi bupati,” pungkasnya. (*)