oleh

Cegah Korupsi, Kajati Dampingi Penyaluran Bantuan UMKM

Editor : any Ramadhani, Penulis : Sugihartono-Megapolitan-

MAKASSAR,RAKYATSULSEL.CO– Kejaksaan Tinggi Sulsel meminta Kajari di daerah untuk melakukan pendampingan bantuan UMKM dalam rangka percepatan ekonomi nasional. Hal itu dilakukan untuk memastikan penyaluran tersebut dapat tepat guna, tepat sasaran dan tidak ada pelanggaran pidana didalamnya.

Kepala Kejaksaan Tinggi Sulsel Firdaus Dewilmar mengatakan langkah tersebut sejalan dengan perintah Jaksa Agung untuk mendorong percepatan dan pertumbuhan ekonomi akibat Pandemi Covid-19.

” Setiap Kajari itu diminta untuk melakukan pendampingan ditiap kecamatan, kalau untuk Kejati Sendiri kita lakukan pendampingan yang ada di pulau,” katanya.

Kata Firdaus, dengan adanya pendampingan tersebut diharapkan anggaran yang dikucurkan untuk UMKM itu bisa tepat sasaran dan mencegah terjadinya penyalahgunaan, ” Jadi sifatnya kami melakukan pendampingan pengawalan supaya bantuan tersebut tepat guna dan tepat sasaran,” ujarnya.

Sementara itu Kejaksaan Negeri Makassar telah menindaklanjuti perintah pengawalan dan pendampingan bantuan UMKM tersebut dengan meresmikan
kecamatan Biringkanaya sebagai mitra binaan Kajari Makassar.

Kepala Kejaksaan Negeri Makassar, Andi Sundari mengatakan, saat ini pihak kejaksaan melakukan pengumpulan data data dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah untuk mendapatkan bantuan Modal usaha dari Perbankan.

” 10 UKM telah di rekomendasikan diajukan validasi dan verifikasi untuk mendapatkan bantuan. Hal ini di sambut baik oleh BRI dan BJB untuk bisa bekerja sama merealisasikan program ini,” katanya.

Kata Andi Sundari, kegiatan yang dilaksanakan ini diharapkan sebagai langkah mendukung pemerintah dalam Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di tengah kondisi pandemi Covid-19.

Diketahui pemerintah pusat melalui lembaga perbankan sedang menyiapkan Dana bantuan bunga rendah bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebesar Rp35,2 triliun. Untuk memastikan bantuan tersebut dapat tepat sasaran, Kejaksaan diminta untuk melakukan pendampingan. (*)