oleh

Soal Kasus Dugaan Ijazah Palsu Legislator Enrekang, Kejari Diminta Jangan Masuk Angin

Editor : Ridwan Lallo-Hukum-

ENREKANG, RAKYATSULSEL.CO – Kejaksaan Negeri (Kejari) Enrekang diminta untuk tidak masuk angin dalam menangani kasus dugaan ijazah anggota DPRD Enrekang, Karama.

Sebelumnya, Kepolisian Resort (Polres) Enrekang telah menyerahkan berkas perkara tersangka kasus dugaan penggunaan ijazah palsu legislator DPRD Enrekang dari Fraksi PPP itu ke Kejari Enrekang.

Ketua LMR-RI Presidium Pusat, Andi Idham Jaya Gaffar menduga ada yang tidak beres dengan kasus ijazah palsu Karama ini sehingga tak kunjung dilimpahkan ke pengadilan.

“Kasus ini seakan jalan di tempat, dan aparat hukum tidak peka dengan tekanan masyarakat yang mau kejelasan kasus ini agar segera diketahui publik dari fakta persidangan yang sebenarnya terjadi, karena disatu sisi azas praduga tak bersalah juga harus dikedepankan dalam fakta hukum yang terjadi,” ujar Andi Idham.

Andi Idham juga mempertanyakan dasar KPU Enrekang yang menerima berkas Karama ketika mendaftar sebagai Bacaleg waktu itu yang hanya menggunakan copy legalisir SKHU (Surat Keterangan Hasil Ujian) SMA Paket C Karama.

“Sedangkan waktu penetapan surat suara batas waktu penyerahan Ijazah aslinya, Karama tidak pernah datang memperlihatkan ijazah aslinya, hal inipun juga masih copy SKHU legalisir yang tersimpan dalam arsip KPU Enrekang sampai saat ini, entah dimana SKHU asli dan ijazah asli SMA Paket C Karama,” jelas Andi Idham.

Pihaknya berjanji akan mengawal kasus ini hingga tuntas. “Kasus hukum yang sangat memalukan dunia Politik di Enrekang harus diusut tuntas sampai ke akar-akarnya,” tegasnya.

“Tim Investigasi kami sudah menemukan ijazah palsu SMPN 8 Kota Makassar milik Karama, kami sudah sandingkan kemiripannya dengan ijazah asli milik ibu St Rubiana alumni SMPN 8 Kota Makassar STTB nomor : 82157, sangat jelas STTB ijazah inilah yang digunakan pembuat ijazah palsu Karama, apalagi muncul ijazah Paket B Karama tahun 2014, artinya kejanggalan ini bertambah, kok Ijazah SMP Karama ada 2 buah,” ungkap Idham lagi.

Sekadar diketahui, Karama diketahui ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penggunaan ijazah palsu saat mencalonkan diri sebagai calon legislatif pada Pileg 17 April 2019 lalu. Penetapan Karama sebagai tersangka berdasarkan nomor S.TAP/02/IV/TES/1.9/2020/RESKRIM tertanggal 13 April 2020.

Karama dilaporkan ke polisi karena diduga mempergunakan ijazah paket C untuk mendaftar sebagai caleg dari PPP Kabupaten Enrekang. Ijazah Paket C yang terbit pada tanggal 4 Mei 2007 diindikasikan sebagai ijazah yang terbit tidak sesuai dengan prosedur penertiban ijazah yang ditandakan dengan surat ijazah paket C setara SMA.

Terbitnya Paket C harus didahului dengan Paket B yang mana ijazah paket B Karama ditandai dengan terbitnya ijazah Paket tertanggal 14 Juni 2014. (*)