oleh

Wakil Rektor 1 UPRI Makassar Diduga Manipulasi Pangkat Akademik

Editor :Lukman-Kampus-

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.CO – Wakil Rektor l bidang akademik UPRI Makassar, Dr. Moh. Tahir Gani., M. Si diduga telah melakukan praktek manipulasi data Pangkat Akademik dengan jabatan Lektor Kepala.

Padahal berdasarkan data yang ada di Pangkalan Data Perguruan Tinggi, jabatan terakhir Dr. Moh. Tahir Gani adalah Lektor. Sehingga diduga kuat Surat Keputusan (SK) Lektor Kepala yang dimiliki saat ini, telah dimanipulasi dengan membuat sendiri SK tersebut.

Hal ini dibenarkan Dekan FKIP UPRI Dr. H Mustain Thahir, M.,Pd. Bahkan dirinya mengaku telah bersurat ke Ketua Dewan Etik Dosen LLDIKTI Vilayah IX atas dugaan Pelanggaran Akademik yang dilakukan oleh Dr. Moh. Tahir Gani.

“Iya benar, Dr. Moh. Tahir Gani telah melakukan pelanggaran akademik dengan memanipulasi jabatan Lektor Kepala. Dan hal ini berimbas pada pengembalian dana yang harus dilakukan, sebab yang bersangkutan telah menerima tunjangan sertifikasi dosen dengan jabatan lektor kepala selama kurang lebih 4 tahun. Saya juga heran kenapa bisa jabatan lektor-nya berubah,” kata Mustain Thahir, Jumat (24/7).

Bahkan kata Mustain Thahir, perilaku ini dilakukan oleh Moh. Tahir Gani secara sadar kurang lebih 4 (empat) tahun sejak Januari 2016 sampai sekarang dan terus menerus menandatangani absensi sertifikasi dosen yang menyatakan secara eksplisit pangkat dan golongan yang dipalsukan.

“Ironisnya, dokumen absensi yang tidak sesuai itu diakui dan dibenarkan oleh Rektor UPRI selaku penanggungjawab penyelenggara pendidikan tanpa melakukan proses verifikasi. Dengan demikian, diduga kuat rektor UPRI juga melakukan konspirasi pelanggaran etik ini. Disinilah letak ironisnya, satu sisi Rektor UPRI sebagai pengurus dewan etik dosen LLDIKTI Wilayah IX yang seharusnya menegakkan etika, justru dia yang melakukan pelanggaran etik tersebut,” ujarnya.

Mustain Thahir berharap, dewan etik dosen LLDIKTI Wilayah IX untuk menindaklanjuti dugaan kasus pelanggaran akademik yang dilakukan Moh. Tahir Gani. Dan jika terbukti melakukan pelanggaran harus diberi sanksi tegas.

“Memanipulasi data dan tidak sesuai fakta integritas itu termasuk pelanggaran kategori berat, dan sanksi yang harus diterima ialah penurunan pangkat akademik, dan pemberhentian pencabutan tunjangan profesi dosen, serta pengembalian atas kerugian negara akibat perbuatan dari yang bersangkutan,” tegasnya. (*)