oleh

Pengusaha Properti dan Kontraktor Meradang

Editor :doelbeckz , Penulis : Armansyah-Ekonomi & Bisnis-

Dampak Pandemi Virus Corona

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.CO – Pandemi virus corona (Covid-19) di Sulsel sangat berdampak besar kepada dunia usaha.

Terutama setelah pembatasan aktivitas di luar rumah, dengan keluarnya imbauan pemerintah untuk tetap berada di rumah selama penanganan virus corona.

Salah seorang pengusaha properti di Makassar, Amir Bakriyadi, Selasa (14/4/2020), mengakui, sektor usaha yang mengalami dampak dari pandemi virus corona adalah properti dan konstruksi.

“Dipastikan pengusaha properti dan konstruksi meradang. Belanja modal dipangkas. Terutama pada pengerjaan proyek yang tengah berlangsung,” terang Amir Bakriyadi yang juga pengusaha bergerak di bidang jasa konstruksi ini.

Amir Bakriyadi mengakui, virus corona ini, telah menyebabkan pukulan di berbagai sektor industri, tak terkecuali sektor properti.

“Bahkan, sudah mengkaji akan menghentikan sementara proyek-proyeknya,” katanya.

“Pelaku industri properti pun akan hati-hati meluncurkan proyek baru. Kondisi saat ini berpotensi menurunkan produktivitas dalam membangun proyek baru,” tambah
pengurus Dewan Pengurus Daerah (DPD) Realestat Indonesia (REI) Sulsel ini.

Amir Bakriyadi menjelaskan, soal seberapa jauh dan seberapa lama tidak bisa diprediksi. “Tapi saya harapkan ini bisa secepat tertangani, sehingga pengembang ini bisa bangun proyeknya lagi,” jelasnya.

Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Himpunan Lembaga Pelatihan Seluruh Indonesia (HILLSI) ini, berharap pemerintah mengerahkan segala potensinya untuk segera menyelesaikan masalah ini. Sebab jika pandemi global ini, berlangsung lama terjadi di Indonesia seluruh sektor terpukul, terutama sektor perumahan.

Hal tersebut disebabkan industri properti memiliki multiplier effect bagi sektor industri lainnya cukup besar.

“Jadi wajar saat ini banyak pengembang yang masih ragu untuk membangun atau meluncurkan produk barunya, karena masih ada rasa takut dan was-was. Belum lagi para investor yang mau berinvestasi sektor properti,” ujarnya.

“Termasuk juga para konsumen yang mau membeli rumah atau properti lainnya takut karena kondisi saat ini belum pasti,” tambahnya.

Sebelum adanya pandemi virus corona, kinerja sektor properti sebenarnya sudah mulai menunjukkan tren yang positif setelah beberapa tahun belakangan ini cenderung stagnan.

Namun, pandemi virus corona menyebabkan kinerja sektor properti kembali meredup. Untuk mengantisipasi dampak yang lebih dalam di sektor properti, pemerintah telah memberikan stimulus.

Presiden Joko Widodo pada Selasa (24/3/2020), mengumumkan, salah satu stimulus yang diberikan pemerintah adalah menambah kuota rumah subsidi dengan menyiapkan anggaran Rp1,5 triliun.

Penambahan subsidi ini akan direalisasikan pada April 2020 dengan mengaktifkan kembali program Subsidi Selisih Bunga (SSB) dan Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM).

Meskipun demikian, pengembang properti menilai sejumlah stimulus itu saja tidak cukup, karena dampak pandemi virus corona terhadap sektor properti cukup besar.

Sementara, untuk sektor konstruksi, Amir Bakriyadi menjelaskan, pandemi virus corona ini, berdampak pada proyek skala besar dan kecil sama-sama mengalami dampak besar.

“Makanya kita minta kepada pemerintah pusat maupun daerah agar tidak memberikan sanksi bagi kontraktor yang mengalami keterlambatan pekerjaan. Pemerintah juga perlu memberikan tambahan waktu,” jelasnya.

“Perlunya Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjaga kestabilan nilai tukar Rupiah, karena sejumlah proyek konstruksi di Sulsel juga memiliki kontrak kerja sama pengadaan material saat Rupiah berada di angka Rp14.000-an,” tambahnya.

Amir Bakriyadi mengatakan, akibat kelesuan ekonomi ini, ditambah lagi dampak dari pandemi virus corona pelaku usaha mengalami hambatan atau kendala kemampuan membayar pinjaman atau kredit maupun sepi orderan hingga keterlambatan pekerjaan.

“Sehingga dikuatirkan kalau tidak ada stimulus dari pemerintah, maka akan semakin membebani pengusaha dengan terjadinya kredit macet yang akan membuat perekonomian semakin terpuruk,” terangnya.

“Kalau ini dibiarkan, PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) bisa terjadi dan pengangguran akan semakin bertambah, tingkat kemiskinan akan naik, dan daya beli masyarakat semakin melemah. Tingkat pertumbuhan ekonomi nasional kita yang awalnya ditargetkan di angka 5,3 persen akan terkoreksi dan sulit dipenuhi. Mungkin hanya bisa dicapai pada kisaran 4,3-4,6 persen,” tambahnya. (****)