oleh

Kamrussamad Paparkan Solusi Revisi UU Pemilu dan UU Pilkada

Editor : Lukman-Politik-

JAKARTA, RAKYATSULSEL.CO – Anggota Komisi 2 DPR RI Kamrussamad memaparkan Omnibus Law terkait solusi Revisi UU Pemilu No.7/17 dan UU Pilkada No.10/16, dimana kedua UU tersebut digabungkan menjadi satu.

Menurut Kamrussamad, Revisi UU Pemilu diperlukan pada 4 aspek; yakni aspek sistem kepemiluan; meliputi dari Pemilu serentak dengan 5 kotak suara Pilpres, DPR, DPD, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/kota menjadi opsinya ada dua wacana yang berkembang.

Wacana satu adalah Pemisahan dengan pendekatan Serentak Khusus Nasional Yaitu Pilpres, DPR, DPD) dan serentak Daerah yaitu DPRD Propinsi, DPRD Kabupaten/kota dan Kepala daerah).

Wacana dua Pemilu serentak Legislatif (DPR, DPRD, DPD) dan serentak Eksekutif (Presiden dan Kepala daerah). Meninjau ulang Kursi tiap Dapil dari 3 s.d.10 menjadi 3 s.d 8 maksimal untuk DPR RI atau sebaliknya.

“Aspek lain yang perlu direvisi Manajemen meliputi Sistem Pemutahiran data Pemilih sampai Penetapan DPT, Masa Rekapitulasi suara yang terlalu panjang diganti dengan E-rekap,” ujar politisi Gerindra ini.

Aspek lain lanjut Kamrussamad adalah penegakan hukum, yakni penguatan payung hukum terhadap pelaku money politic agar ada efek jera. Sehingga melahirkan pendidikan politik yang sehat dan figur berintegritas

“Aspek Aktor Pemilu meliputi pembatasan usia maksimal petugas Badan adhoc khususnya KPPS,” jelasnya. (*)