oleh

Golkar Atur Hak Diskresi, Penjaringan Bisa Sia-sia

Lukman-HL, Politik-

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.CO – Perolehan kursi Partai Golkar yang signifikan di 12 daerah yang akan menyelenggarakan Pilkada Serentak 2020, membuat partai ini menjadi rebutan bakal calon kepala daerah.

Tercatat, ada 98 figur yang berebut rekomendasi di partai ini dengan mengikuti proses penjaringan. Namun, tak banyak yang tau, jika ada hak diskresi pada peraturan pelaksanaan partai yang dipimpin Airlangga Hartanto tersebut.

Diskresi, merupakan kewenangan memutuskan sesuatu di luar aturan dan kesepakatan yang berlaku, tanpa melanggar aturan yang ada. Hak ini diberikan untuk ketua di tiap tingkatan partai. Seperti DPD II (Kabupaten/Kota), DPD I (Provinsi), dan DPP Golkar. Jika Ketua Golkar menggunakan hak diskresi dalam menentukan usungan di Pilkada Serentak 2020, maka proses penjaringan yang dilakukan di tingkat DPD II atau Kabupaten/Kota, bisa sia-sia.

DPD I dan DPP Golkar, punya hak diskresi yang sewaktu-waktu dapat memutuskan figur di luar dari tahapan penjaringan yang dilakukan oleh kabupaten/kota dan provinsi. Hak diskresi itu bisa mencoret dan menambah nama-nama yang dinginkan oleh setingkat partai di atasnya. Karena itu, DPD II tidak bisa memaksakan satu nama, karena DPD I punya hak diskresi. Begitu juga DPP.

Berdasarkan penelusuran Rakyat Sulsel, hak diskresi ini pernah beberapa kali digunakan di Partai Golkar. Misalnya, saat rapat pleno DPD II Golkar Makassar, terkait hasil penjaringan bakal calon wali kota/wakil wali kota tahun 2017 lalu. Ketika itu, Farouk M Betta selaku ketua, menggunakan hak diskresinya untuk mengambil sebuah keputusan di luar dari mekanisme penjaringan yang telah ditetapkan.

Hak diskresi diberikan kepada Aru, panggilan akrab Farouk, untuk mencari satu nama dari figur eksternal, untuk disodorkan kepada Golkar Sulsel. Saat itu, dari hasil tim penjaringan Golkar Makassar, hanya ada lima nama yang diusulkan untuk diteruskan di DPD I Golkar Sulsel untuk ditindaklanjuti. Yakni Farouk, Kadir Halid, Andi Nurman, Rahman Pina, dan Rusdin Abdullah.

Setya Novanto saat menjabat Ketua Umum DPP Golkar, juga pernah memberikan hak diskresi kepada Bupati Jeneponto, Iksan Iskandar, untuk ikut dalam pemilihan Ketua DPD II Golkar Jeneponto. Saat itu, Iksan berstatus non kader dan ikut dalam perebutan pucuk pimpinan partai berlambang beringin tersebut.

Analis Politik, Juanda H Alim, menilai, arah politik Golkar tidak akan banyak berubah. Khusus di Pilwalkot Makassar, ia menyimpulkan dua hal tentang Golkar. Pertama soal calon kepala daerah yang akan diusung. Golkar dipastikan masih condong pada kadernya sendiri. Hal ini membuat pertarungan semakin menarik, jika kader internal yang diusung adalah figur yang kuat.