oleh

Abdul Hayat Sebut Pemprov Punya Tanggung Jawab Koordinasi Soal Kebijakan Daerah

Editor :Lukman-Megapolitan-

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.CO – Sekprov Sulsel Abdul Hayat Gani mengatakan tak ada yang salah jika Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah melakukan intervensi terhadap kebijakan kabupaten/kota.

“Itu Ada PP-nya, masa dilarang gubernur intervensi ke kabupaten/kota,” kata Abdul Hayat, Minggu (21/7/2019).

Menurut Hayat, intervensi provinsi ke kabupaten/kota mestilah dilakukan karena jika terjadi sesuatu hal dalam pemerintahan yang ada di kabupaten/kota nantinya akan menjadi tanggung jawab provinsi.

“Itu yang kita lakukan semua dulu, tanggungjawab ke daerah dulu untuk provinsi, tidak mengatakan jangan intervensi dari Sulsel, bukan itu, semua yang ada di kabupaten ini kita harus intervensi, kalau ada yang kurang tanggungjawabnya kan di provinsi,” katanya.

Khusus di Kota Makassar, gubernur yang diisukan mengintervensi penjabat wali kota, Hayat mengaku, pemprov tengah menggodok pengembalian pejabat yang berpolemik di Pemkot Makassar.

“Itu sudah tanggungjawab pemprov mengintervensi masalah di pemkot,” jelas Abdul Hayat.

Penjelasan Sekprov diperkuat Direktur Eksekutif Forum Pemerhati Masalah Sosial Politik dan Kemasyarakatan (Forsospolmas) Sulsel, MS Baso DN, terkait wewenang Pemprov mengintervensi kebijakan kabupaten/kota.

Menurut Baso berdasarkan PP Nomor 33 Tahun 2018 tentang kewenangan Gubernur selaku wakil pemerintah pusat didaerah berisi tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat.

Menurut PP ini, gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat mempunyai tugas mengkoordinasikan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas pembantuan di daerah kabupaten/kota, melakukan monitoring, evaluasi, dan supervisi terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah kabupaten/kota yang ada di wilayahnya, memberdayakan dan memfasilitasi daerah kabupaten/kota di wilayahnya serta melakukan evaluasi terhadap rancangan peraturan daerah kabupaten/kota tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah, anggaran pendapatan dan belanja daerah, perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah, pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah, tata ruang daerah, pajak daerah, dan retribusi daerah.

Disamping itu Gubernur juga memiliki kewenangan melakukan pengawasan terhadap peraturan daerah kabupaten/kota; dan Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan.

“Ini yang mesti dipahami, sebelum menjustifikasi seorang gubernur, apalagi menganggap melakukan penyalahgunaan kewenangan,” tegas Baso. (*)