oleh

Rekomendasi PSU Panwascam: Hasil Kajian Mendalam, Bukan Skenario Politik yang Diisukan

Oleh : Rosnanang (Anggota Panwascam Bacukiki Kota Patepare)

Pemilu kali ini merupakan pengalaman baru bagi kita, ketika untuk pertama kalinya dalam sejarah kepemiluan di Indonesia Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dipilih secara serentak. Tentunya, pemilu serentak ini menjadi ujian besar bagi Bawaslu dan jajarannya sebagai Lembaga Pengawas Pemilu.

Tentu masih segar di ingatan kita tentang semua proses tahapan pungut hitung yang dimulai dari tahapan persiapan pemungutan suara sampai dengan tahapan rekapitulasi tingkat kecamatan yang sedang berlangsung saat ini. Dan tentunya, sebelum memasuki semua tahapan, Jajaran panwascam telah membekali dirinya dalam pengawasan masa tenang, hari pungut hitung dan rekapitulasi serta kesiapan penanganan pelanggaran dan Potensi sengketa proses pemilu.

Berbicara tentang penaganan pelanggaran di level kecamatan, terkait dengan Fenomena Pemungutan Suara Ulang atau PSU yang banyak kita temui di berbagai daerah di seluruh Indonesia. Perlu di sadari kembali, bahwa adanya isu-isu miring atau opini negatif di tengah-tengah masyarat bahwa PSU itu adalah Pesanan atau skenario Politik untuk memenangkan calon tertentu atau terkesan Tiba-tiba atau hal hal negatif lainnya bukanlah hal yang dapat di pertanggungjawabkan. Panwascam sebagai satu satunya lembaga yang di beri kewenangan oleh Negara untuk mengeluarkan rekomendasi PSU membutuhkan kajian dan penelitian yang panjang dan mendalam.

Dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2019 pasal 372 yang membahas tentang Pemungutan Suara Ulang point 2 yang berbunyi “pemungutan suara ulang di TPS wajib di ulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai Berikut :.. di jelaskan Lagi pada huruf (d ) yang berbunyi “pemilih yang tidak memiliki kartu Tanda Penduduk Elektronik dan tidak terdaftar di Daftar Pemilih Tetap dan Daftar Pemilih Tambahan.

Dengan adanya huruf (d) tersebut tentang DPT (Daftar Pemilih Tetap), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Dafatr Pemilih Khusus (DPk ) memiliki aturan main masing masing yang telah diatur dalam PKPU nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum.

Penjelasan Khusus DPk yang menjadi salah satu unsur terpenuhinya di adakan pemilihan suara Ulang khususnya di Parepare, sebaiknya perlu di fahami secara jelas untuk kita semua. Untuk menyalurkan hak pilih kita, data Kependudukan kita harus bersanding dengan data kepemiluan. Jika salah satunya tidak Sesuai peraturan perundang-undangan maka kita di pastikan untuk tidak dapat menyalurkan hak pilih kita. Walaupun kita memiliki KTP elektronik (KTP-el) atau Surat Keterangan (Suket), tapi kita telah terdafatar di DPT Luar alamat yang tertera di KTP elektronik kita, maka Undang-Undang tetap tidak mengizinkan kita untuk ikut mencoblos kecuali kita memperlihatkan Bukti A5 KPU atau Pemilih Pindahan.

Selain Pasal 374 UU No 7 (Tujuh) di atas, yang menjadi acuan Panwascam dalam merekomendasi PSadalah Perbawaslu no 9 Tahun 2019 pasal 18 yang berbunyi “Panwaslu kecamatan dapat merekomendasikan pelaksanaan pemungutan suara ulang kepada PPK berdasarkan laporan dari Panwaslu kelurahan/Desa sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Sehingga dalam merekomndasikan PSU, Pengawas TPS melakukan penelitian terlebih dahulu lalu melaporkan ke Pengawas kecamatan melalui Panitia Pengawas Kelurahan dan Desa (PPKD). Ketika Laporan PPKD tiba di Panwascam, Panwascam kemudian melakukan pemeriksaan dan penelitian Kembali. Setelah melakukan pemeriksaan dan penelitian Panwascam kemudian mengklarifikasi pihak pihak terkait yaitu meminta keterangan kepada Pengawas TPS, Pemilih, dan KPPS. KPPS yang bertugas di minta keterangannya apakah benar ada pemilih yang tidak bersyarat menggunakan hak pilihnya, dan KPPS senidiri mengakui adanya pemilih yang tidak memenuhi (TMS) namun di izinkan untuk memilih. Setelah bukti bukti dan hasil klarifikasi sudah lengkap, maka Panwascam kemudian menjabarkan dalam Kajiannya yang merujuk ke PKPU no 3 Tahun 2019 Pasal 6 huruf C dan Pasal 9 yang berbunyi “Hak pilih sebagaimana di maksud pada ayat (1) hanya dapat di gunakan di TPS yang berada di rukun tetangga/rukun warga atau sebutan lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam KTP- el. Dengan berdasar pada peraturan Tersebut, maka Panwasam melalui Rapat Pleno sepakat untuk mengeluarkan Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang atau PSU.
Setalah Rekomendasi di terbitkan, PPK dan jajaran Wajib Menindak lanjuti rekomendasi tersebut, dengan meneruskan ke Lembaga satu Tingkat di atasnya yaitu KPU Kab/Kota. Berkaitan dengan Daftar Pemilih Tetap atau DPT terdapat sanksi Pidana yang tertuang di UU no 7 Tahun 2017 yaitu pasal 545 yaitu ” Bagi KPU,KPU Provinsi,KPU Kab/Kota, PPK, dan PPS yang dengan Sengaja menambahkan data DPT dengan ancaman 3 tahun penjara dan denda Rp.36.000.000. Jadi, secara keseluruhan, Sangat kecil kemungkinan untuk Jajaran KPU memanipulasi data DPT tersebut. (*)