oleh

Pembahasan RZWP3K Sulsel Dinilai Minim Libatkan Publik

Editor : asharabdullah-Megapolitan, Pemerintahan-

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Pembahasan rancangan peraturan daerah tentang zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil atau dikenal dengan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) telah digenjot dalam kurun waktu setahun terakhir.

Sebagai payung hukum pengaturan ruang dan pengelolaan pesisir, adanya perda ini sangat penting dan mendesak. Hal tersebut diungkapkan Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sulsel, Asmar Exwar, Rabu (6/12).

Lanjut Asmar, rancangan perda yang sebelumnya telah dikonsultasikan oleh Pemprov Sulsel ke Kementerian Kelautan dan Perikanan oleh kelompok masyarakat sipil dianggap banyak masalah dan kejanggalan.

Khususnya, kata dia, klausul menyangkut alokasi ruang tambang pasir laut dan reklamasi yang mengakomodir keterlanjuran proyek pesisir yang tengah berjalan.

“Selain itu, penyusunan rancangan perda RZWP3K juga kurang partisipatif sehingga kelompok masyarakat sipil meminta penundaan pembahasan serta dilakukan pengkajian ulang,” jelasnya.

Belakangan, lanjut dia, proses penyusunan rencana zonasi kembali berlanjut, namun sangat disayangkan karena masih kurang melibatkan publik.

“Alokasi tambang pasir laut masih melingkupi tiga wilayah ruang laut yang cukup luas. Dan masih mengakomodir alokasi ruang reklamasi. Pengalokasian blok pertambangan pasir laut mencakup blok spermonde Takalar, blok Flores dan blok Palopo dengan total luasan 26.262,32 Hektare,” ujarnya.

Terkait hal tersebut, WALHI Sulsel dan Aliansi Selamatkan Pesisir mendesak Pemprov Sulsel untuk kembali membuka ruang dialog dengan masyarakat, akademisi maupun CSO dalam penyusunan RZWP3K.

“Pemprov dan tim penyusun wajib mengakomodir koreksi dan masukan dari masyarakat terkait subtansi pengelolaan pesisir. Kami mendesak Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk tidak buru-buru menyetujui subtansi alokasi ruang zona tambang pasir dan reklamasi dalam dokumen draft Perda RZWP3K Sulsel tanpa pengkajian dan persetujuan masyarakat,” tutupnya. (*)