oleh

Amir Uskara Harapkan Tax Amnesty Bikin Kinerja Ekonomi Stabil

Editor :Lukman-Berita, Hukum, Nasional, Politik-

JAKARTA.RAKYATSULSEL.COM – Fraksi PPP DPR RI menggelar seminar Implementasi TAX Amnesty dan APBN-P 2016 yang digelar di ruang rapat Fraksi PPP, Rabu (7/9). Dalam Seminar tersebut, sebagai narasumber yakni Anggota Komisi XI Amir Uskara, Kepala kantor Wilayah DJB Jawa Timur Hestu Yoga, dan Mantan Ketua Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) Jakarta, Enny Sri Hartati.

Dalam seminar tersebut, Amir Uskara mengatakan program Tax Amnesty patut diapresiasi dalam rangka menstabilkan kinerja ekonomi nasional. Dengan adanya tax amnesty maka penerimaan negara berpotensi bertambah, sehingga akan membuat APBN lebih stabil. “Tujuan utama program Tax Amnesty Pajak adalah memenuhi kebutuhan penerimaan pajak yang terus meningkat sehingga diperlukan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dengan mengoptimalkan semua potensi dan sumber daya yang ada dalam melaksanakan perpajakannya,” ujarnya.

Politisi asal Sulsel ini menambahkan lahirnya Undang-Undang tentang pengampunan pajak atau Tax Amnesty tidak lepas dari suasana kebatinan terhadap kondisi fiskal yang sedang berjalan. “Stabilitas fiskal 2016, bisa terganggu jika penerimaan pajak tidak sesuai target. Sementara pemerintah sudah banyak memangkas anggaran kementrian dan lembaga negara lainnya, karena target pajak yang meleset,” terangnya.

Dengan disahkannya UU tentang pengampunan pajak oleh DPR RI rasio penerimaan pajak (tax rasio) Indonesia diharapkan bisa meningkat lebih tinggi dari saat ini. “Terkait itu, Pemerintah sepatutnya memperkuat stimulus fiskal melalui pemberian insentif untuk kegiatan ekonomi strategis, peningkatan belanja produktif, peningkatan peran swasta, BUMN dan Pemerintah Daerah dalam percepatan pembangunan infrastruktur, serta melakukan inovasi pada instrumen pembiayaan,” terangnya.

Selain itu perlu upaya menjaga kesinambungan fiskal melalui pengendalian defisit anggaran terhadap PDB, pengendalian rasio utang terhadap PDB, penurunan net penambahan utang dan pengendalian keseimbangan primer. (*)

Komentar