oleh

Tiga Guru Bakar SK Mutasi

Editor :rakyat-admin-Daerah

RAKYAT SULSEL . MAKASSAR-Forum Komunikasi Pengkajian Aspirasi Guru Indonesia (FK-PAGI) didampingi kuasa hukumnya Abdul Rahim dan Dewan Pembina FK-PAGI Suslel Syamsu Niang, akhirnya memasukkan laporan gugatan terhadap Pemkot Makassar ke Pengadilan Tata USaha Negara (PTUN) Makassar, Selasa (28/8). Sebelumnya, FK-PAGI didampingi, Syamsu Niang melakukan orasi di depan PTUN Makassar sambil membentangkan spanduk bertuliskan walikota jangan zalimi guru kami.

Tak puas melakukan orasi, Syamsu Niang bersama tiga guru yang di mutasi oleh Pemkot kemudian membakar Surat Keputusan (SK) Mutasi guru itu di halaman PTUN Makassar. Pembakaran SK itu disaksikan sejumlah masyarakat.

“Gugatan yang dilakukan guru ini sudah benar. Seluruh pengurus FK-PAGI se kabupaten/kota di Sulsel telah sepakat untuk mengawal langkah FK-PAGI Sulsel dalam hal menggugat pemerintah kota. Mutasi ini tidak sesuai dengan pemerataan guru dengan apa yang tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) lima menteri,” kata Syamsu Niang.

Menurut mantan ketua FK-PAGI ini, jika berbicara masalah pemerataan maka akan diambil dari sekolah yang gurunya berlebihan dan di tempatkan di sekolah yang kekurangan guru. Sementara, di SMP Negeri 27 jam mengajar guru bahasa inggris sudah cukup, jumlah guru juga sudah cukup.

Di lain pihak, guru juga dimutasi di sekolah yang tidak ada mata pelajarannya, seperti yang terjadi oleh Pak Mustafa di mutasi ke SMK yang tidak ada bidang studi yang diajarnya audividio. “Kentara ada tendensi, dan lebih fatal wali kota tidak tahu,” jelas Syamsu Niang.

Kuasa Hukum Guru, Abdul Rahim mengatakan, gugatan yang dikakukan oleh guru terhadap pemerintah kota terkait SK mutasi tiga orang guru di Makassar, bukan gugatan biasa. Sebab yang digugat seorang pejabat yakni Walikota Makassar Ilham Arief Sirajuddin, selaku yang mengeluarkan Surat Keputusan (SK) mutasi.

Kendati demikian, Abdul Rahim selaku pengacara siap mengawal langkah FK-PAGI . Menurutnya, mutasi yang dilakukan Pemkot sesuatu yang tidak logis sebab mutasi yang dikeluarkan sangat tiba-tiba dan tidak sesuai aturan. Dia bahkan menambahkan, gugatan seperti mutasi, seorang pengacara memang harus menguasai meteri perkaranya,  apalagi memperkarakan seorang pejabat. Atas dasar itulah pihaknya sudah mempelajari dari awal kasus tersebut.

“Saya minta kepada pemerintah kota, selama dalam proses gugatan berlangsung, SK mutasi tiga guru masing-masing Guru SMP Negeri 27 Makassar Nurdin, guru SMP 13 Makassar Marwan dan guru SMK Negeri 23 Makassar Mustafa di tunda untuk sementara.  Kalaupun nantinya dalam putusan PTUN guru menang, maka pemerintah harus menaati aturan,” katanya.  (RS1/her/D)

Komentar