oleh

Ilham Bilang, SiapTunjuk Plt Wali Kota

Editor :rakyat-admin-Berita

Yakin Jabat Gubernur

 

RAKYAT SULSEL . MAKASSAR – Kandidat gubernur Sulsel Ilham Arief Sirajuddin sesumbar jika dirinya akan menunjuk langsung Pelaksana Tugas Sementara (Plt) Wali Kota Makassar mendatang jika Pilwalkot diundur 2015. Pasalnya,  saat itu, Ketua DPD Partai Demokrat Sulsel ini yakin sudah menjabat sebagai gubernur,

Jadi, secara aturan gubernur yang melantik wali kota.

“Jadi, saya yang akan memilih Plt Wali Kota Makassar. Saya kan sudah jadi gubernur,” yakin Ilham kepada wartawan di sela-sela rapat koordinasi DPD Partai Demokrat Sulsel di Hotel Singgasana Makassar Jumat (10/8).

Orang nomor satu Makassar ini, bahkan sudah menyiapkan nama yang layak jadi Plt wali kota Makassar menggantikan dirinya yang masa jabatannya akan habis Mei 2013 mendatang. “Sudah ada nama yang akan saya tunjuk jadi Plt wali kota Makssar. Jadi, tenang saja,” canda Ilham di hadapan para wartawan yang saat itu menggunakan pakaian jas Partai Demokrat.

Meski demikian, hal itu bisa terwujud jika Ilham Arief Sirajuddin-Abdul Aziz Qahhar Mudzakkar (IA) mampu mengalahkan patahana Syahrul Yasin Limpo-Agus Arifin Nu’mang (Sayang) dan ‘kuda hitam’ kandidat Rudianto Asapa-Andi Nawir (Garuda’na) di Pilgub 22 Januari, mendatang. Jika tidak, maka harapannya itu hanya akan menjadi mimpi bagi Aco — sapaan Ilham Arief Sirajuddin.

Seperti diketahui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mencatat, ada 43 daerah yang terkena pengunduran jadwal pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada). Salah satunya Pilkada Makassar, yang sebelumnya direncanakan dilaksanakan pada Oktober 2013 dan akan ditunda 2015 mendatang.

Pasalnya, Peraturan Pemerintah (PP) menyebutkan tidak boleh ada pemilukada yang dilaksanakan 6 bulan sebelum tahapan pemilihan umum anggota legislatif (Pileg) dan pemilihan Presiden (Pilpres). Pipres dan Pileg digelar April 2014.

Aco sendiri akan habis masa jabatannya sebagai wali kota pada 8 Mei 2013 mendatang. Ini berarti, harus ada pelaksana tugas hingga digelar Pilwalkot pada 2015 mendatang.

Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar meminta agar pemerintah pusat segera menuntaskan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) yang sementara ini digodok. Sehingga, ada regualsi baru yang akan menganulir UU No.32 tahun 2004.

Anggota KPUD Makassar, Nurmal Idrus, mengatakan, saat ini, pihaknya masih mengacu pada UU 32, yang mana di pasal 86 tertera bahwa pemungutan suara itu harus dilakukan satu bulan sebelum masa jabatan wali kota berakhir. “Untuk Kota Makassar, masa jabatan Ilham Arief Sirajuddin sebagai wali kota itu berakhir pada 8 Mei 2014,” ungkap Nurmal, Jumat (10/8).

Jadi, menurutnya, KPU harus melaksanakan sebelum bulan Mei 2014 nanti. Kalaupun Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ngotot untuk menunda Pilwali Makassar, pihaknya meminta ada regulasi baru sehingga ada dasar yang menjadi acuan pihak KPU Makassar.

“Jadi, untuk saat ini, kita tetap mengacu pada UU yang ada sampai ada UU yang baru yang akan menganulir UU yang lama. Jadi, kita tetap jalan karena kalau dihentikan maka itu sama saja dengan melanggar aturan,” lanjut Nurmal.

Apalagi, kata Nurmal, KPU Makassar sudah jalan untuk tahapan persiapan Pilwali Makassar. Termasuk, anggaran juga sudah dicadangkan di Pemerintah Kota Makassar. “Sekitar Rp23 miliar dana yang sudah dicadangkan sejak tahun lalu,” ujarnya.

Informasi pengunduran Pilwalkot, juga membuat KPU bingung. “Seharusnya informasi ini jangan dulu dilempar di media sebelum ada koordinasi dengan seluruh pihak KPU di Indonesia. Kalau memang mau ditunda pembahasan UU Pemilukada, itu segera dituntaskan,” harapnya.

KPU berharap, UU Pemilukada yang sementara digodok di pemerintah pusat agar bisa selesai pada Oktober tahun depan. Alasannya, KPU akan mengajukan anggaran Pilwalkot ke DPRD Makassar pada Oktober. “Bulan Oktober 2013 itu kita akan mengajukan anggaran Pilwalkot 2014 ke DPRD. Jika  setelah Oktober, kita akan bingung. Jangan sampai kita mengajukan dana Pilwalkot kemudian nanti terjadi penundaan. Tidak mengajukan, juga bisa bahaya,” tandasnya.

 

 

Harus Ada Kesepahaman Politik

 

Diundurnya Pilwalkot Makassar dan beberapa daerah lainnya memunculkan spekulasi dan aspek untung rugi bagi kandidat yang akan maju. Inilah yang harus disikapi oleh pihak elite politik dan KPU.

Pengamat politik yang juga dosen Unhas, Andi Haris, rencana pemerintah pusat yang akan memundurkan Pilwalkot menimbulkan kebimbangan terhadap masyarakat. Sebelumnya masyarakat sudah mengetahui bila Pilwalkot Makassar akan digelar Oktober 2013 mendatang. “Nah, kalau diundur akan membuat jenuh masyarakat. Masa Pilwalkot bisa dimaju-mundurkan, artainya kan pemerintah dalam memenej Pilkada daerah belum serius. Dan itu nantinya akan berpengaruh terhadap cost politik yang ditanggung kandidat,” katanya malam tadi.

Dia menambahkan, bahwa bisa saja Pilwalkot dimajukan asalkan elite politik dan penyelenggaran menyatukan pemahaman.

Bila memang benar dimundurkan, katanya, maka akan berdampak besarnya peluang sosialisasi kandidat. Sehingga, peluang lobi-lobi politik juga semakin besar dan berdampak pada tingginya daya tawar politik nantinya. (RS1-RS9-RS6/C)

Komentar