oleh

Banggar DPRD Makassar Ekspose Hasil Konsultasi Dengan Kemendagri

Editor :rakyat-admin-Daerah

Soal Pertanggung Jawaban Keuangan Pemkot Makassar Tahun 2011

 

RAKYAT SULSEL . MAKASSAR- Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Makassar sepertinya enggan Mengekspose ke media terkait hasil konsultasi pertanggung jawaban Pemerointah Kota keuangan tahun 2011 ke Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) di Jakarta.

25 anggota dewan yang tergabung dalam Banggar sebelumnya melakukan konsultasi ke dua daerah yakni Jakarta dan Bandung. Konsultasi tersebut bertujuan untuk validasi data pertanggung jawaban keuangan Pemerintah Kota Makassar yang sudah dilaksanakan tahun 2011 silam. Saat dikonfirmasi terkait hasil konsultasinya, sebagian anggota Banggar yang masih berada di Jakarta enggan memberikan informasi.

Salah satunya, Anggota Banggar dari Fraksi Keadilan Sejahtera, Irwan ST tidak banyak berbicara soal hasil konsultasinya tersebut. Irwan yang dikonfirmasi melalui pesan BBM hanya mengatakan kalau konsultasinya hanya seputar pertanggung jawaban keuangan Pemkot 2011, selebihnya Irwan tidak menjawab pertanyaan wartawan.”??Yang dibahas banggar dan dikonsultasikan skrg adalah pertanggungjawaban keuangan tahun 2011,” singkat Irwan.

Anggota Banggar lainnya, antara lain, Haeruddin Hafid, Adi Rasyid Ali dari Fraksi Demokrat saat ditanyai soal hasil konsultasinya juga memilih untuk tidak menjawab pertanyaan. Konsultasi Banggar yang terkesan tertutup menuai banyak pertanyaan apakah konsultasi yang sudah menelan anggaran sampai ratusan juta uang rakyat ini hanya digunakan untuk kegiatan diluar kepentingan masyarakat?.

Sebelumnya konsultasi yang dilakukan dewan ke Jakarta menuai sorotan dari Komite Pemantau Legislatif (Kopel). Koordinator Kebijakan dan Keuangan Daerah, Anwar Razak mengatakan, sejauh ini dampak positif terkait kebijakan anggaran yang dibahas di meja dewan belum berpihak sepenuhnya kepada masyarakat. Konsultasi dewan masih dianggap tidak berdampak pada kebijakan anggaran pro rakyat.”Kalau sejauh ini belum ada kebijakan anggaran yang menurut kami berpihak pada masyarakat

“Kalau sejauh ini belum ada kebijakan anggaran yang menurut kami berpihak pada masyarakat. Semua anggaran masih besar, bahkan alokasi anggaran untuk perjalanan dinas pejabat pun masih terbilang tinggi. Kalau memang konsultasi itu bisa membawa dampak positif dalam perencanaan anggaran saya rasa tidak maslah, tapi kalau tidak maka bisa disebut anggaran konsultasi Banggar hanya bubazzir,” kata Anwar.

Kunjungan ini juga dinilai pemborosan anggaran, pasalnya untuk satu kali kegiatan konsultasi yang dilakukan Banggar  menghabiskan anggaran hingga ratusan juta. Dari informasi yang dihimpun melalui Sekretariat DPRD Makassar, kegiatan konsultasi Banggar untuk 25 anggota dewan diperkirakan menghabiskan anggaran sebesar Rp 187 juta lebih. Setiap anggota dewan dijatah sekitar Rp 7,5 juta untuk kebutuhan akomodasi, transportasi dan uang saku. Nilai tersebut belum terhitung anggaran Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) untuk tiga unsur Pimpinan yang diperkirakan mencapai Rp 11 juta per orang. (RS1/D)

Komentar