oleh

Polres Lutra Diminta Segera Tetapkan Tersangka

Editor :rakyat-admin-HL

Terkait Dugaan Korupsi Dana Bos Rp 200 Juta

 

ilustrasi

RAKYAT SULSEL . LUWU UTARA – Penyidik Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Kepolisian Resort (Polres) Luwu Utara (Lutra), didesak untuk segera menuntaskan perkara dugaan korupsi dana Biaya Operasional Sekolah (BOS) sebesar Rp 200 juta tahun 2011 lalu, yang melibatkan Kepala Bidang Pendidikan Dasar (Dikdas) Dinas Pendidikan, Olahraga dan Pemuda (Dikorda) Luwu Utara (Lutra), Rostika Said.

Alasannya, penyidik Tipikor Polres Lutra telah melakukan pemeriksaan terhadap 10 kepala sekolah untuk dimintai keterangannya sebagai saksi. Hasil keterangan tersebut  sudah bisa menjadi acuan kesimpulan dalam memenuhi unsur dilakukannya peningkatan status dari terlapor menjadi tersangka.

Kasus dugaan penyalahgunaan dana BOS tersebut dilaporkan, Ardiansyah, salah seorang advokad yang juga sebagai Kuasa Hukum Pemkab Lutra ini, beberapa waktu lalu dengan nomor laporan Polisi, LP/242/VII/2012/Sulsel/Res.Lutra/SPKT tertanggal 16 Juli 2012, dan ditanda tangani kanit II SPKT Ub Bayanmas, Brigpol Jumain.

“Saya mendesak penyidik Polres Lutra untuk segera menetapkan tersangka pada kasus dugaan penyalahgunaan dana BOS Rp200 juta. Karena hasil pemeriksaan 10 kepala sekolah sebagai saksi sudah bisa jadi kesimpulan sementara untuk pemenuhan unsur dalam menetapkan status terlapor menjadi tersangka,” kata Kuasa Hukum Pemkab Lutra, Ardiansyah SH, pada Harian Rakyat Sulsel, Senin (6/8).

Informasi yang dihimpun Harian Rakyat Sulsel, modus dalam kasus penyalagunaan Dana BOS tersebut, pihak bidang Dikdas pada Dikorda Lutra mewajibkan pada kepala sekolah menggunakan surat berupa rekomendasi Dikdas bila hendak mencairkan dana BOS.

“Adakah aturan yang menyebutkan dalam mencairkan dana BOS dan dana BKM, dimana kepala sekolah wajib menggunakan surat berupa rekomendasi dari Dinas. Apalagi untuk mendapat rekomendasi pencairan tersebut kita harus disorongkan amplod untuk di isi,” kata seorang kepala sekolah yang meminta namanya untuk dirahasiakan.

Menurutnya, rata-rata kepala sekolah terpaksa mengisi amplop tersebut dengan sejumlah rupiah agar bisa mencairkan dana BOS dan dana Bantuan Khusus Murid (BKM). “Terpaksa di isi, apalagi kita kepala sekolah juga takut ancaman mutasi apabila tidak menuruti hal itu,” ujarnya saat ditemui usai dimintai keterangannya di Polres Lutra.

Sementara itu, Kepala Satuan (Kasat) Reserse dan Kriminal (Reskrim) Polres Lutra, Ajun Komisaris Polisi (AKP) Abdul Nur Adnan, mengatakan, kasus dugaan penyaluganaan dana BOS masih dalam tahap lidik, sehingga belum masuk dalam pengkajian aspek kerugian negara. “Kasus ini masih dalam tahap lidik, sehingga terlapor belum dapat ditetapkan sebagai tersangka,” kata AKP Adnan.

Diakui Adnan, pihak telah mengambil keterangan sebanyak 10 saksi yang dinilai mengetahui kasus tersebut. Hanya saja, perkembangan kasus ini belum disampaikan kepada pelapor. “Kami (polisi) terus melakukan penyelidikan, namun perkembangannya belum disampaikan kepada pelapor,” katanya. (k15/dj/D)

Komentar