oleh

Kejaksaan Usut Dua Proyek Pukesmas

Editor :rakyat-admin-HL-

Gunakan Anggaran 2010, Terbengkalai Sebelum Rampung

 

TERBENGKALAI. Kondisi Puskesmas Barandasi di Kecamatan Lau yang pembangunannya terbengkalai.

RAKYAT SULSEL . MAROS –  Hingga kini, proyek pembangunan dua gedung puskesmas di Kabupaten Maros masih terbengkalai, yaitu Puskemas Barandasi di Kecamatan Lau dan Puskesmas Bantimurung di Kecamatan Bantimurung. Pembangunan dua puskesmas ini menggunakan dana alokasi khusus (DAK) 2010.

Menurut Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Maros, Dr Firman Jaya, terbengkalainya pembangunan Puskesmas Lau dan Bantimurung itu sudah putus kontrak dan untuk kelanjutan pembangunannya akan ditender kembali. Dijelaskannya, pembangunan kedua puskesmas itu masing-masing menelan anggaran sekira Rp400 juta dari DAK 2010. “Jika kondisi Puskesmas Bantimurung bangunannya sudah dikerjakan setengah dan dibangun bertingkat namun belum selesai diatapi. Sementara kondisi di Puskesmas Barandasi baru pondasi dan pemasangan batu merah,” ungkap Firman Jaya. Diakui Firman, seharusnya proyek itu sudah rampung tahun 2010 lalu karena alokasi anggarannya melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2010.

Bupati Maros, HM Hatta Rahman, menegaskan belum dilanjutkannya dua proyek tersebut karena saat ini sedang dalam proses hukum. “Meski tahun ini Pemkab Maros sudah bisa menganggarkan kembali kedua proyek terbengkalai tersebut, tapi untuk melanjutkan pembangunannya kita masih menunggu keputusan Kejaksaan Negeri (Kejari) Maros karena saat ini masih ditangani mereka,” terangnya.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Maros, Elan Suherlan, mengakui pihaknya sudah sebulan turun melakukan penyelidikan kedua proyek puskesmas tersebut. “Kami juga sudah melakukan pengumpulan data. Proses penyelidikannya sudah berjalan sebulan,” ungkapnya.

Dia juga mengaku telah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi. “Kita juga sudah bekerjasama dengan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta Dinas Pekerjaan Umum (PU) sebagai ahli dalam perkara ini,” ujarnya.

“Setelah hasil pemeriksaan fisik dan dokumentasinya kita ambil, maka kami persilakan Pemkab untuk melanjutkan kembali pembangunannya atau membongkarnya. Jadi terserah mereka,” imbuhnya.

Terkait kerugian negara, dia mengaku belum bisa menyebutkan angka pastinya karena masih menunggu perhitungan BPKP. Adapun salah satu indikasi kerugian negaranya, dikarenakan proyek tersebut dianggarkan melalui DAK Tahun 2010, masing-masing sekira Rp400 juta namun realisasi fisiknya belum rampung hingga saat ini. (*)

Komentar