oleh

Randis Disorot, Legislatif Dan Eksekutif Beda Pendapat

Editor :rakyat-admin-HL

Eksekutif: Itu Kendaraan OperasionalLegislatif: Hanya Pinjam Pakai

 

Bupati Lutim, A.Hatta Marakarma saat memberikan bantuan kepada H.Amiri, korban kebakaran Desa Tarengge di saksikan ketum PGRI

RAKYAT SULSEL . LUWU UTARA – Menuai sorotan sejumlah elemen masyarakat terkait Kendaraan Dinas (Randis). Legislatif dan eksekutif di Kabupaten Luwu Utara (Lutra), rupanya tidak satu kata dalam hal itu. Bahkan, mereka mengeluarkan pernyataan berbeda terkait keberadaan Randis yang digunakan sejumlah anggota DPRD Lutra.

Ketua DPRD Lutra, Drs Basir, mengatakan, status Randis tersebut pinjam pakai. “Keberadaan kendaraan itu berstatus pinjam pakai saja dan bukan kendaraan operasional. Kendaraan itu bukan diperuntukan buat fraksi tapi buat komisi,” kata Basir saat dihubungi Harian Rakyat Sulsel, Selasa (31/7) kemarin.

Pernyataan sama diungkapkan Ketua Fraksi Golkar Lutra, Andi Suriadi, saat di temui di Gedung DPRD. Menurutnya, empat unit Randis merk Daihatsu Xenia, satu diantaranya yang ia gunakan, itu berstatus pinjaman pakai dan ia siap mengembalikan kendaraan tersebut bila diminta oleh pihak Pemkab Lutra.

“Jelas akan dikembalikan bila sudah diminta oleh pihak Pemkab Lutra. Namanya hanya barang pinjaman, ya pasti dikembalikan bila pemiliknya sudah mau menggunakannya,” kata Andi Suriadi.

Pihak Pemkab Lutra melalui Kabid Aset, Tafsil, menyatakan bila kendaraan yang saat ini digunakan sejumlah ketua fraksi di DPRD Lutra sebanyak 11 unit adalah berupa kendaraan operasional yang diperuntukan buat Sekretariat DPRD Lutra.

“Ada 11 unit kendaraan yang kita serahkan pada Sekretariat DPRD dan itu berstatus kendaraan operasional, bukan berstatus pinjam pakai. Itu sesuai SK Bupati yang ada. Namun kami tidak tahu menahu dan itu bukan urusan kami, kendaraan itu apakah untuk fraksi atau digunakan oleh siapa,” kata Tafsil.

Sementara itu, Ketua Persatuan Mahasiswa Indonesia Luwu Utara (Pemilar), Amirulah To Dewi, menilai pernyataan berbeda yang dikeluarkan legislatif dan eksekutif membuat masalah Randis makin berpolemik di masyarakat.

“Perbedaan pernyataan itu, kemungkinan karena mereka menyembunyikan sebuah rahasia yang tidak boleh di konsumsi publik. Seharusnya mereka tidak mengeluarkan pernyataan yang berbeda karena masalah Randis ini akan terus berpolemik sampai Randis itu ditarik,” tegasnya. (k15/dj/D)

Komentar