oleh

Perusahaan Wajib Bayar THR Seminggu Sebelum Hari Raya

Editor :rakyat-admin-HL, Wawancara
Saggaf Saleh; Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sulsel

RAKYAT SULSEL . BERDASARKAN surat edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: SE 05/MEN/VII/2012 tentang Pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan dan Himbauan Mudik Lebaran Bersama, tanggal 19 Juli 2012, perusahaan diminta membayar THR tepat waktu. Selain itu, pembayaran THR Keagamaan juga diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor: PER 04/MEN/1994 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja di Perusahaan.

Lalu, adakah sanksi bagi perusahaan yang tidak membayar THR? Siapa yang bertugas mengawasi perusahaan-perusahaan tersebut? Berikut petikan wawancara Harian Rakyat Sulsel dengan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sulsel, H Saggaf Saleh, Minggu (29/7).

 

+ Pak, apakah semua perusahaan di Sulsel wajib membayarkan THR kepada karyawannya? Berapa besarannya?

– Dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor: PER 04/MEN/1994 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja di Perusahaan, menyebutkan, THR Keagamaan diberikan kepada pekerja atau buruh yang telah mempunyai masa kerja tiga bulan secara terus-menerus atau lebih. Sedangkan besarnya THR Keagamaan untuk pekerja atau buruh yang telah mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus menerus atau lebih dibayarkan satu bulan upah dan pekerja yang mempunyai masa kerja tiga bulan secara terus menerus, namun kurang dari 12 bulan diberikan secara proporsional dengan perhitungan jumlah bulan masa kerja dikali satu bulan upah dibagi 12 bulan. Bagi perusahaan yang sudah mengatur pembayaran THR Keagamaan dalam Perjanjian Kerja Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama lebih baik dari Peraturan Menteri Tenaga Kerja, maka THR Keagamaan yang dibayarkan kepada pekerja dilakukan berdasarkan Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama.

 

+ Pak, kalau ada karyawan perusahaan yang tidak menerima THR, kemana mereka harus melaporkan?

– Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sulsel sudah membentuk Pos Satuan Tugas Ketenagakerjaan Peduli Lebaran 2012 untuk mengawasi pelaksanaan pembayaran THR. Dalam posko ini, hanya dari Disnaker saja yang masuk tim. Pembentukan posko ini berdasarkan adanya surat edaran dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Tapi, sebenarnya tanpa kami terima surat edaran kementerian, kami tetap akan buka poskonya, karena setiap tahun memang sudah seperti itu. Titik pengawasan dan koordinasinya dipusatkan di pos utama di Kantor Disnakertrans. Pos tersebut akan menjadi pusat monitoring dan pengawasan terhadap perusahaan dalam pelaksanaan pembayaran THR pekerja sesuai ketentuan.

 

+ Apa saja tugas dari tim ini?

– Satuan tugas ini akan bertugas memantau dan mengawasi pelaksanaan pembayaran THR, termasuk masalah aturan ketepatan waktu dan besaran nilai yang dibayarkan. Tim juga berfungsi untuk memberikan penjelasan ataupun menerima pengaduan dari pekerja, perusahaan dan masyarakat serta menjembatani sengketa pemberian THR antara pekerja dengan perusahaan. Intinya, kami siap menerima pengaduan di sana. Kami juga akan turun, jika ada aduan yang masuk di posko ini. Kami akan langsung turun menindaklanjuti.

 

 + Sesuai aturan yang ada, kapan perusahaan diharuskan membayarkan THR?

– Sesuai peraturan kementerian, THR merupakan hak pekerja yang wajib dibayarkan oleh pengusaha secara tepat waktu, paling lambat tujuh hari sebelum lebaran. Perintahnya biasa satu minggu sebelum lebaran baru efektifnya kami turun. Karena batasnya satu minggu, maka sebelum lebaran THR yang tidak dibayar, kami akan turun langsung.

 

 +Apa sanksi bagi perusahaan yang tidak membayar THR?

– Sesuai dengan imbauan kementerian, kami tidak akan segan-segan memberikan tindakan atau sanksi terhadap perusahaan-perusahaan yang membayar THR tidak sesuai ketentuan. Tindakan itu mulai dari penyadaran, mediasi, teguran hingga tuntutan hukum.(RS5/D)

Komentar