oleh

Untung Rp 28 Miliar, PDAM Makassar Tak Bayar Deviden

Editor :rakyat-admin-Daerah-
Direksi PDAM Makassar saat mengikuti rapat pembahasan Ranperda Kota Makassar tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2012 di ruang Bdan Anggaran DPRD Makassar, Kamis (26/7)

RAKYAT SULSEL . MAKASSAR-Sejauh ini PDAM Makassar, belum memberikan deviden atau keuntungan ke Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar. Alasannya, karena terkendala Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri).

Menurut Direktur Utama (Dirut) PDAM Makassar, Hamzah Ahmad dalam surat tersebut, PDAM baru bisa membagi deviden kepada Pemkot Makassar jika cakupan layanannya telah 80 persen. Sementara, cakupan layanan PDAM Makassar saat ini masih sebatas 62 persen.

“Hal inilah yang menjadi kendala PDAM Makassar dalam membagi deviden ke Pemkot Makassar,”ungkap Hamzah, Kamis (26/7).

Ironisnya, Hamzah mengatakan bahwa,tunggakan pemakaian air oleh Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) Makassar yang mencapai angka Rp1.080.000.000 diklaim sebagai dispensasi deviden PDAM Makassar.

“PDAM punya utang telah jatuh tempo ke pemerintah pusat sebesar Rp38 miliar lebih. Laba tahun 2011 sekitar Rp14,8 miliar.

Sementara pertenganan tahun ini laba kotor PDAM Makassar telah mencapai Rp 28 M,” ungkapnya.

Dia menambahkan, di PDAM Makassar tidak ada pengalihan aset. Semua operasional yang berlangsung di instalasi PDAM dilakukan oleh karyawan.” Pengelolaan ini sesuai dengan harapan publik. Tahun ini jumlah daftar tunggu pelayanan pemasangan baru PDAM sebanyak 60 ribu. Perlu adanya penambahan distribusi dan penambahan kapasitas. Setiap orang hanya dibebankan membayar Rp1,7 juta hanya untuk pemasangan pipa, masyarakat tidak dibebankan penambahan kapasitas produksi dan jaringan,”jelas Hamzah Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Makassar, Haris Yasin Limpo mengatakan, likuiditas di PDAM Makassar sangat baik, tetapi pengelolaan manajemen utang PDAM tidak pernah tuntas.

“Manajemen utang PDAM yang harus diperbaiki. Sebenarnya, PDAM sudah mampu memberikan deviden tetapi hanya berdasar dari satu aturan saja yaitu permendagri. Namun, PDAM harus mengacu pada dua aturan yaitu permendagri dan Surat Edaran Mentri Keuangan,” jelas legislatof Golkar ini.

Mantan Ketua BKPRMI Makassar ini menambahkan, dalam proses keuangan, tidak boleh memanfaatkan utang untuk membayarkan deviden. Pemadam adalah bagian dari satuan perangkat daerah. Deviden diperoleh dari Pemkot dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Seharusnya, PDAM menagih ke Damkar, kemudian PDAM melaporkan ke Pemkot terkait utang Damkar.(RS1/eui/C)

Komentar