oleh

DPRD Pangkep Dituding Tidak Peka

Editor :rakyat-admin-Daerah-
ilustrasi

RAKYAT SULSEL . PANGKEP- Tidak adanya kejelasan sikap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pangkep terkait Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) yang tidak mengakomodir putra daerah dalam jajaran dewan komisari PT Semen Tonasa mendapat kecaman dari Gerakan Moral Masyarakat Pangkep Untuk Perubahan (Gemmpur).

Ketua Gemmpur, Alfian Muis menuding DPRD Pangkep tidak peka terhadap aspirasi masyarakat Pangkep. Ini diungkapkan saat puluhan anggota Gemmpur menghadiri rapat dengan DPRD Pangkep di gedung DPRD Pangkep (19/7). “Kami meminta agar ada kejelasan sikap dari DPRD terkait ini, karena dari awal perjuangan kami menolak RUPS tidak ada sikap DPRD secara kelembagaan, padahal ini adalah aspirasi rakyat Pangkep. Seharusnya jangankan masalah sebesar ini, ada rakyat yang lapar saja DPRD harus bisa bersikap,” tegas Alfian.

Mendengar permintaan Gemmpur, legislator Zainal Razak yang memimpin pertemuan itu menyatakan akan menyampaikan hal tersebut ke Pimpinan dewan. “Hasil pertemuan ini akan saya rekomendasikan kepada ketua DPRD agar menggelar rapat untuk menyikapi hasil RUPS-LB Tonasa. Kami tidak bisa bersikap secara kelembagaan sebelum ada rapat pleno,” kata Zainal.

Para anggota DPRD Pangkep diakui memang tidak satu suara dalam menyikapi hasil RUPS-LB PT Semen Tonasa. Walaupun Ketua DPRD Pangkep telah berkali-kali mengumumkan penolakannya terhadapa hasil RUPS-LB namun tidak demikian dengan anggota DPRD lainnya.

Ketua Fraksi Demokrat, H. Hanafi A Rahim mengatakan bahwa persoalan mendudukkan putra daerah dalam jajaran dewan komisaris PT Semen Tonasa bukan hal yang penting. “Tidak ada jaminan kalau putra daerah akan bekerja maksimal untuk kesejahteraan rakyat Pangkep, saya pastikan itu,” ujar Hanafi.

Senada dengan Hanafi, anggota Komisi II DPRD Pangkep, Anggreani Amir. Anggreani juga menyalahkan sikap Pemkab Pangkep yang tidak melibatkan DPRD saat merumuskan rekomendasi nama-nama calon komisaris yang diajukan ke pemegang saham PT Semen Tonasa.

“Kita akui memang ada miss antara legislatif dan eksekutif. Apalagi Pemkab tidak pernah melibatkan DPRD untuk membahas penentuan nama-nama yang akan di rekomendasikan menjadi komisaris,” ketus Anggreani. (K5/eui/C)

Komentar