oleh

Tahun Ini, DPRD Tana Toraja Target 12 Perda

Editor :rakyat-admin-Daerah
Damoris Sembiring

RAKYAT SULSEL . TANA TORAJA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tana Toraja, dalam tahun anggaran 2012 ini, menargetkan akan merampungkan 12 buah Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) menjadi Peraturan Daerah (Perda).

12 Ranperda tersebut, diluar Perda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan dan ABPD induk, yang memang merupakan kewajiban bagi DPRD Tana Toraja untuk membahasnya.

Hal tersebut dikemukakan oleh Sekretaris DPRD Tana, Toraja Damoris Sembiring, saat ditemui diruang kerjanya, Senin (16/7) kemarin. Menurutnya, sudah ada 10 Rancangan peraturan Daerah (Ranperda) yang telah diusulkan oleh Pemerintah Daerah kepada DPRD Tana Toraja.

Namun dijelaskan baru ada 7 (tujuh) ranperda yang diproses oleh Panitia Khusus (Pansus) DPRD, dua diantaranya sudah disetujui dan kini dikirim kepada pemerintah propinsi untuk dievaluasi sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah.

Kedua Ranperda tersebut masing-masing Ranperda tentang Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KP2T) dan Perubahan Perda No.10 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata kerja perangkat Daerah.

“Memasuki akhir masa sidang II, DPRD Tana Toraja baru melakukan proses terhadap 7 ranperda dan dua diantaranya sudah ada ditangan pemerintah propinsi untuk dievaluasi,” jelas Damoris.

Dijelaskan bahwa pada masa sidang pertama, pihak eksekutif telah menyerahkan 6 ranperda dan masa sidang kedua ada 4 Ranperda kepada pihak legislatif untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan mekanisme yang ada.

Dari 10 Ranperda yang telah diajukan oleh pihak eksekutif 3 Ranperda diantaranya belum dibuatkan pansus karena keterbatasaan anggota yang ada di DPRD Tana Toraja.

“Ada kesulitan bagi pimpinan DPRD untuk membagi anggotanya kedalam beberapa pansus karena sejumlah pansus sebelumnya telah terbentuk termasuk pansus LKPj Bupati,” ujar mantan Kepala Kantor Perhubungan Makassar ini.

Menurutnya, anggota DPRD Tana Toraja harus bekerja ekstra keras jika ingin mencapai target tersebut, apalagi berdasarkan edaran Mendagri, APBD perubahan harus ditetapkan pada bulan september mendatang.

“Hal inilah yang menjadi kendala sehingga sejumlah ranperda sampai saat ini belum diproses,” jelas Damoris.

Sementara itu 5 buah Ranperda yang sementara diproses oleh masing-masing pansus diantaranya Ranperda tentang Ketenagalistrikan, Ranperda Pembentukan Kecamatan, Kelurahan dan Lembang (Desa.red), Ranperda Pemilihan Kepala Lembang, Ranperda Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) serta Ranperda tentang Pencabutan dan Pembentukan Yayasan Akper Toraya. (k12/dj/C)

Komentar