oleh

Roem: Dana Pengamanan Pilkada, Jangan Sampai Double

Editor : rakyat-admin-Berita, HL-

Minta Pemrov Koordinasi Kepusat

 

M. Roem

RAKYAT SULSEL . MAKASSAR – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel), M Roem, meminta kepada Pemerintah Provinsi Sulsel (Pemprov), mencari tahu soal anggaran pengamanan pemilukada satu putaran, apakah telah di alokasikan melalui anggaran APBN. Serta apakah dana tersebut juga masuk dalam pembahasan anggaran pihak komisi III DPR RI, untuk anggaran kepolisian.

“Jadi sebelum dilakukan pembahasan di komisi A, Pemrov Sulsel harus mencari tau apakah betul anggaran tersebut betul sudah diklopkan melalui APBN atau belum, jangan sampai anggaran pengamanan itu double,” kata Roem, Senin (9/7) kemarin.

Masalah ini juga perlu di perjelas, karena menurutnya, anggaran yang diajukan pihak Polda Sulselbar ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) tidak sedikit, bahkan mencapai Rp 39 miliar untuk satu putaran dan kalau dua putaran mencapai Rp 43.9 miliar.

“Ketakutan kita kan itu, adanya anggaran yang doubel, APBN dan APBD kan sama uang negara, dan bisa berujung fatal,” ungkapnya.

Sementara itu Kepala Biro Keuangan Provinsi Sulsel, Yusar Hudduri, mengatakan, untuk dana pengamanan pemilukada Provinsi Sulsel, itu belum di bahas, yang jelas proposal yang masuk ke Kesbangpol itu sudah ada.

“Kami tentu akan mencari tau apa dana pengamana Pemilukada sudah di anggarakan melalui APBN, kalau sudah sisa dana pengamanan putaran kedua yang nantinya kita akan ajukan,” ulasnya.

Anggota Komisi III DPR RI, Andi Rio Idris Padjalangi, yang membidangi Hukum dan Ham saat di hubungi, mengatakan, anggaran pengamanan  pemilukada Gubernur Sulsel yang di ajukan pihak Polda Sulselbar kepada pemerintah provinsi merupakan langkah yang keliru.

Menurutnya anggaran Polri untuk tahun 2012 ini saja, komisi III telah mengesahkan anggaran sebesar Rp 39 triliun, sementara anggaran di tahun 2013 naik menjadi Rp 41 triliun yang di dalamnya itu sudah termasuk pengamanan pemilukada untuk 1 putaran.

“Polda berhak mengajukan anggaran ke pemerintah daerah kalau pilkadanya menjadi dua putaran, karena anggaran pengamanan 1 putaran sudah di alokasikan mengunakan APBN,” kata Rio saat di hubungi melalui telepon genggamnya, Senin (9/7) kemarin.

Anggaran yang di ajukan pihak Polda Sulselbar yang mencapai Rp49 miliar untuk dua putaran sedangkan untuk 1 putaran mencapai Rp37 miliar tersebut sangat besar sekali, dan sebaiknya pihak Polda Sulselbar juga harusnya melakukan Koordinas dengan Mabes terkait berapa besar anggaran pengamana pemilukada di Sulsel.

Beberapa waktu lalu, pihak polda dalam rapat kerja dengan komisi A DPRD Sulsel beberapa waktu lalu, melalui Kepala Biro Operasional Polda, Kompol Asis Samosir, mengemukakan bahwa dana anggaran pengamana pemilukada tidak dianggarkan oleh Mabes Polri, makanya pihak polda mengajukan melalui APBD Sulsel.

“Kita tidak dapat anggaran pengamana pemilukada dari pusat, makanya kami meminta anggaran pengamana dari pihak pemerintah provinsi Sulsel,” ungkap Kompol Asis saat rapat kerja pada bulan mei lalu.

Wakil Ketua Komisi A DPRD Sulsel, Sugirati Mangun Karim, yang di hubungi mengatakan, anggaran yang di usulkan pihak polda Sulselbar itu belum disahkan, karena masih menunggu koordinasi dengan pihak pemerintah pusat untuk mengetahui apakah anggaran pengamanan pemilukada sudah di poskan dalam APBN.

“Kita akan bahas anggaran pengamanan pemilukada Sulsel setelah pembahasan perubahan anggaran, dan semuanya akan kami koordinasikan dengan pusat, dan kalau pun ada dana dari pusat paling kita plotkan anggaran sesuai dengan kebutuhan pengamanan nantinya,” ulasnya. (RS6/dj/D)

Komentar