oleh

Hubungan Polres dan Pemkab Bone Renggang

Editor : rakyat-admin-Daerah-

Pemkab: Itu Bukan Kesengajaan

 

RAKYAT SULSEL . BONE – Hubungan pihak Kepolisian Resort Bone dengan Pemerintah Kabupaten Bone terancam tidak akur. Pasalnya, tidak satupun unsur Muspida Pemkab Bone yang menghadiri Kapolres Bone Cup yang digelar Sabtu kemarin. Padahal, sebagai Ketua Koni Bone, H A M Idris Galigo yang sekaligus Bupati Bone, mestinya membuka lomba menembak antar sesama anggota perbakin dalam rangka memperingati hari ulang tahun bhayangkara ke-66 tersebut.

Perlombaan tersebut melibatkan anggota perbakin se-Sulsel dan dihadiri Dandim 1407 Bone Letkol inf Edy Mappa, kabarnya hubungan kedua diduga renggang sejak kasus korupsi, Andi Irsan M Idris Galigo, putra dari Andi M Idris Galigo, mencuat dan diproses di Mapolres Bone.

Akibatnya, Kapolres Bone AKBP Andria Martinus memutuskan tidak akan menghadiri juga acara Pemkab Bone sebagaimana pihak Pemkab tidak menghadiri acaranya.

Humas Polres Bone, AKP Abdul Muin menyebutkan, bahwa ketidak hadiran Pemkab Bone akan menuai hal serupa sehingga pihak Polres juga tidak akan menghadiri acara Pemkab Bone. Meski demikian, hubungan Polres Bone dengan Pemkab masih tetap solid.

“Ini hanya masalah kecil. Saya kira pernyataan Kapolres itu bukan menjadi isolasi Polres Bone dengan pemkab,” kata Muin saat wartawan bertandang diruang kerjanya, Senin (9/6) kemarin.

Sementara itu, Bupati Bone melalui Kabag Humas dan Infokom, Andi Bachtiar menjelaskan, pihaknya tidak tidak mengetahui acara Polres Bone tersebut. Namun, dia menegaskan kalau Bupati Bone, HAM Idris Galigo sejak hari jumat berangkat ke Makassar sehingga tidak sempat menghadiri acara yang digelar di Kabupaten Bone.

“Bukan pak Bupati tidak mau hadir, tapi bupati sejak jumat lalu berada di Makassar untuk kunjungan kerja. Kalau Bupati ada di Bone, pastilah dia akan menghadiri acara tersebut,” ungkapnya.

Bakhtiar juga menjelaskan, sejauh ini hubungan keduanya masih solid apalagi pihak Pemkab Bone memiliki forum Muspida Bone yang dihadiri tiap bulan oleh sejumlah instansi penegak hukum. “Ketidakhadiran muspida Bone maupun Bupati Bone bukanlah kesengajaan,” tutup Muin. (k19/dj/C).

Komentar