oleh

Saya Cenderung Melihat Ini Sebagai Gratifikasi

Editor : rakyat-admin-HL, Wawancara-
IRWAN MUIN, Pengamat Hukum

RAKYAT SULSEL . Sumbangan dua pengusaha terkenal Najmiah Muin dan Ricky Tandiawan untuk membangun Polsek Tamalate, menuai sorotan dari banyak kalangan. Apalagi, jumlah dana yang dihibahkan tersebut tidaklah sedikit. Ada yang memberikan sumbangan berupa uang Rp1,8 miliar, ada pula dalam bentuk menghibahkan tanah seluas 1.411 meter persegi.

Apakah dana hibah tersebut tergolong gratifikasi? Berikut petikan wawancara Harian Rakyat Sulsel dengan pengamat hukum, Irwan Muin, Jumat (6/7) lalu.

 

+ Bagaimana Anda melihat dana hibah tersebut dari sisi hukum?

– Sumbangan berupa uang dan tanah tersebut diberikan dalam bentuk hibah. Itu artinya, pemberian sukarela. Hibah, identik terminologinya dengan graitifikasi didalam tindak pidana korupsi sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Tindak Pidana Korupsi.

 

+ Lalu, apakah hibah tersebut harus ditolak?

– Hibah tersebut diberikan oleh dua pebisnis yang terkenal dengan track recordnya di bidang pertanahan. Karenanya, harus jelas kepada siapa hibah tersebut diberikan. Apakah kepada organisasi yang diwakili pejabat tertentu, atau langsung pada pejabatnya. Saya kira, masyarakat yang ingin membantu pemerintah atau organisasi pemerintah sah-sah saja. Tetapi, harus hati-hati karena bisa saja terseret dengan gratifikasi.

 

+ Bagaimana dengan aturan Kementerian Keuangan dan dari Polri yang mengizinkan adanya hibah tersebut?

– Aturan Kementerian Keuangan ataupun Polri, sifatnya tidak mengikat. Undang-undang Tindak Pidana Korupsi tidak bisa dijabarkan dengan peraturan yang hanya setingkat aturan Kementerian Keuangan atau Polri. Perlu dikaji lebih lanjut. Apakah kedua pengusaha itu tidak memiliki ikatan atau hubungan dengan kepolisian, baik sebagai pelapor atau terlapor. Harus ada kajian mendalam, untuk mengetahui apa motif dan kepentingan keduanya dibalik pemberian hibah tersebut. Tapi, saya sendiri menduga, ada unsur gratifikasi di dalamnya dan meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mendalaminya.

 

+ Lalu, bagaimana jika benar ada keterkaitan hukum antara pemberi hibah dan penerima?

– Jika memang ada keterkaitan, KPK atau aparat terkait harus mendalaminya. Gratifikasi dalam Undang-undang Tipikor digolongkan dalam tindak pidana korupsi. Tapi, kita tetap memakai terminology dugaan. Saya cenderung melihat ini sebagai gratifikasi. (RS5)

Komentar