oleh

Pansus DPRD Desak Evaluasi Pengelolah Keuangan

Editor : rakyat-admin-Berita-

Terkait Status Disclaimer Dari BPK

 

Massudi Sombolinggi, Anggota DPRD Tana Toraja dari Partai Golkar

RAKYAT SULSEL . MAKALE – Panitia Khusus yang dibentuk DPRD Tana Toraja, untuk meneliti dan menilai Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Tana Toraja, Theofilus Allorerung, mendesak Pemerintah Kabupaten Tana Toraja agar memperbaiki sistem pengelolaan, pengawasan, serta pertanggungjawaban keuangan daerah.

Hal ini terkait Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Wilayah Makassar, yang memberikan status disclaimer atau tidak memberikan pendapat terhadap laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja tahun 2011.

Hal tersebut ditegaskan oleh ketua Pansus LKPj Bupati, Massudi Sombolinggi, saat memberikan keterangan pers kepada sejumlah wartawan akhir pekan lalu. Dikatakan bahwa pemerintah dalam hal ini bupati, harus melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap semua SKPD, sehingga pengelolahan keuangan kedepan akan semakin baik.

“Untuk itu kita minta agar bupati bertindak tegas kepada seluruh SKPD terkait penggunaan anggaran, sehingga predikat  ‘disclaimer” tidak diberikan lagi kepada kita pada tahun-tahun mendatang,” ujar Massudi.

Politisi Partai Golkar ini juga menegaskan, bahwa evaluasi bukan hanya dilakukan kepada pengelolah keuangan, tetapi juga kepada lembaga pengawas, serta kepala-kepala SKPD yang instansinya menjadi penyebab terjadinya disclaimer.

“Pengawasan melekat harusnya menjadi fungsi setiap kepala SKPD, bila laporan keuangan di SKPD tidak tuntas, bukan hanya pengelolah keuangan yang bertanggung jawab, tetapi pimpinannya  juga harus dimintai pertanggungjawaban,” urai Massudi. (k12/dj/C)

Komentar