oleh

Hibah Polsek Legal, Polda Jaga Independensi

Editor : rakyat-admin-HL, Wawancara-
IRJEN POL MUDJI WALUYO, Kapolda Sulsel

RAKYAT SULSEL . PEMBERIAN hibah yang dilakukan sejumlah pengusaha terhadap pembangunan Polsek Tamalate sempat membuat heboh. Betapa tidak, sejumlah pihak menyoroti dan menganggap ada kemungkinan tendensi dalam sumbangan tersebut. Apa sebenarnya dasar pihak Polda Sulsel menerima hibah dari pengusaha untuk pembangunan Polsek Tamalate tersebut. Berikut petikan wawancara dengan Kapolda Sulsel Irjen Pol Mudji Waluyo, belum lama ini.

 

+ Apa sebenarnya alasan pembangunan Polsek Tamalate di wilayah Jalan Danau Tanjung?

– Selama dua tahun terakhir, Polsek Tamalate yang merupakan pemekaran dari Polsek Rappocini menempati kantor di sebuah rumah toko (ruko) yang tidak memadai. Jadi memang sudah selayaknya harus dibenahi dan dipindahkan ke lokasi yang lebih baik.

 

+ Apa maksud dari tidak memadai?

– Maksudnya adalah, tempatnya berada di ruko berlantai tiga. Ruko itu tidak memiliki ruang tahanan yang layak. Soalnya, ruang tahanan menyatu dengan ruangan penyidik kepolisian yang notabene juga ada tempat penyimpanan senjata. Sehingga, kondisi ini sangat tidak relevan untuk sebuah polsek. Kondisi Polsek Tamalate sangat memprihatinkan. Sewaktu saya datang ke sana menemukan enam tahanan yang tidak dimasukkan ke dalam sel, karena tidak ada tempat. Kondisi Polsek Tamalate selama ini memang jauh dari kelayakan. Karena itu, pihak Polda pun berikhtiar agar Polsek bisa memiliki kantor yang layak. Karena itu kita pindahkan ke bangunan yang lebih layak.

 

+ Alasan apa yang menggerakkan pengusaha ini mengeluarkan uang begitu banyak untuk pembangunan polsek?

– Kita sebenarnya patut memberikan apresiasi kepada kedua pengusaha itu. Soalnya, mereka sangat prihatin dan iba dengan kondisi Polsek Tamalate. Kebetulan, ada dua pengusaha yang menyumbang dan keduanya bukan pengusaha bermasalah. Keduanya menyumbang ikhlas. Lagi pula aturan menyumbang sudah seizin Mabes Polri dan aturan Kemenkeu.

 

+ Apakah sumbangan ini sudah dilaporkan ke Menteri Keuangan?

– Soal sumbangan ini sudah disampaikan ke Kepala Pusat Keuangan Polri tertanggal 25 Juni 2012. Selain surat ke Kepala Keuangan Pusat Polri, dasar hukumnya yang lain yakni rujukan peraturan Menteri Keuangan nomor 191/pmk/05/2011 tanggal 30 November 2011 tentang pengelolaan hibah. Dari alasan ini sangat jelas sudah sesuai mekanisme yang ada. Jadi apabila ada yang mempermasalahkan silakan audit.

 

+ Yang banyak dipertanyakan masyarakat saat ini adalah, karena pihak yang memberikan hibah diduga bermasalah. Bagaimana tanggapan Anda?

– Hingga saat ini, kami belum pernah menemukan jika kedua pengusaha yang memberikan hibah pernah divonis bersalah secara hukum. Jadi, silakan saja jika ada masyarakat yang memang merasa bersengketa hukum dengan keduanya untuk  melaporkan ke polisi.

 

+ Lalu bagaimana independensi Polda Sulsel dengan adanya hibah ini.

– Kami menjamin bahwa akan tetap independen. Siapa pun sama di mata hukum termasuk kedua pengusaha ini jika bermasalah dengan hukum. Kami tegaskan akan memproses hukum jika memang keduanya berproses dan tidak ada tendensi apa pun. (her)

Komentar