oleh

Aparat Hukum Didesak Usut Proyek Senilai Rp17 M

Editor : rakyat-admin-Daerah-

KPK Juga Desak Kejari

 

Proyek instalasi PDAM Bambalu yang sudah rampung belum juga difungsikan. Tampak pipa instalasi PDAM di sepanjang Kecamatan Wara Barat.(asrul)

RAKYAT SULSEL . PALOPO – Instalasi PDAM Kota Palopo yang berlokasi di Bambalu, Kecamatan Wara Barat, Kota Palopo, sudah rampung. Namun, hingga saat ini belum juga difungsikan oleh pemerintah setempat. Proyek APBN ini menghabiskan dana sebesar Rp17 miliar.

Ketua Badan Advokasi Indonesia dan Pemantau Korupsi (Bakil) Luwu Raya, Moody S Borang, menuturkan, belum difungsikan proyek itu berarti ada masalah pada fisiknya. Sebab, sudah berapa tahun pembangunan instalasi rampung sehingga merugikan daerah karena belum dinikmati masyarakat.

Menurutnya, proyek ini jelas mubasir dan juga merugikan daerah. Karena itu, aparat hukum baik Kejari dan Polres Palopo harus mengusutnya. Pengusutan perlu dilakukan untuk mengatahui sejauh mana pelaksanaan proyek tersebut.

“Jangan sampai ada indikasi merugikan negara. Karena mengapa proyek ini belum juga difungsikan. Jadi, aparat hukum harus bertindak melihat kondisi proyek ini. Setahu saya, sebelumnya kejaksaan pernah mengusut proyek itu,” ungkap Moody kepada Rakyat Sulsel, Minggu (8/7) kemarin.

Kejaksaan Negeri Palopo mengusut proyek itu menyusul adanya surat dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang mempertanyakan kasus tersebut. Pasalnya, sejak dilakukan penyelidikan tahun 2009 lalu hingga kini belum ada perkembangannya.

Selain itu, KPK juga mempertanyakan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) tahun 2009 dengan jumlah anggaran APBN sebesar 8,9 miliar. Kejari Palopo mengakui dua proyek itu terindikasi tindak pidana korupsi (Tipikor).

Kepala Seksi Khusus Kejari Palopo, Ashari Syam mengatakan penyelidikan kedua kasus ini secepatnya ditindaklanjuti. Karena kita juga tidak mengatahui secara rinci kasus proyek PDAM itu.

“Kita akan pelajari sejauh mana proyek ini. Apakah pihak PDAM terlibat dalam sebatas leading sektor atau pengawas,” ujar Ashari, beberapa waktu lalu.

Mantan anggota Komisi III DPRD Provinsi Sulsel, Abu Bakar Malinta, mengakui, bahwa proyek pemasangan instalasi pipa PDAM yang dikeluhkan warga Battang, Kecamatan Wara Barat, sangat menyalahi bestek.

Abubakar pernah meninjau proyek instalasi pipa air bersih yang membentang sepanjang jalan dari Sungai Bambalu hingga Kota Palopo itu. “Memang banyak masalah pada proyek itu, karena terjadi salah bestek,” kata Abu Bakar.

Sementara itu, Yertin Ratu penggiat antikorupsi di Palopo, meminta agar KPK turun tangan dalam kasus itu. Menurutnya, KPK jangan hanya menyurat, kalau perlu langsung ditangani.

“Kami dukung KPK turun langsung ke Palopo menyelidiki kasus ini. Bahkan, sejumlah kasus lainnya harus diusut kembali, termasuk kasus pendidikan gratis Rp8,2 miliar. Sejauh ini kasus-kasus besar yang ditangani kejari hingga kejati tidak jelas perkembangan hukumnya,”tegas Yertin.

Sekadar diketahui, proyek instalasi berlokasi sekitar 20 kilometer dari Kota Palopo, dengan menempuh perjalanan kurang lebih 30 menit. (k14/dj/C)

Komentar