oleh

Sorring: Jangan Karena Politik Kita Terpecah

Editor : rakyat-admin-Daerah-
DIALOG - Pemerintah Kabupaten Toraja Utara, Rabu (4/7) di Hotel Hiltra mengadakan Forum Dialog Peningkatan Stabilitas dan Keamanan yang dihadiri oleh sejumlah tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh pendidik, camat, lurah/lembang dan masyarakat. Forum ini dibuka langsung oleh Bupati Toraja Utara, Drs. Frederik Batti Sorring, MH.

RAKYAT SULSEL . RANTEPAO – Pemerintah Kabupaten Toraja Utara, mengadakan forum dialog peningkatan stabilitas dan keamanan yang dihadiri oleh sejumlah tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh pendidik, camat, lurah/lembang dan masyarakat di Hotel Hiltra, Rabu (4/7). Forum ini dibuka langsung oleh Bupati Toraja Utara, Drs. Frederik Batti Sorring, MH.

Sorring mengatakan bahwa stabilitas politik dan keamanan masyarakat itu sangat penting, apalagi menjelang Pemilukada Sulsel yang sudah di ambang pintu. Oleh karena itu situasi masyarat harus tetap dalam kondisi kondusif, agar masyarakat dapat tenang melakukan aktifitas rutin masyarakat.

Sorring juga menyampaikan beberapa contoh kasus dalam masyarakat yang dapat memicu konflik, tentang adanya kasus pengrusakan baliho salah satu pasangan calon kadidat. Seharusnya hal seperti itu tidak terjadidi tengah masyarakat kita.

“ Tuhan sudah menentukan pilihan untuk memimpin oleh karena itu jangan karena masalah politik kita terpecah bela. Mari kita berpolitik tapi secara demokratis “ ungkap Sorring. (K12/C)

taf ds= ey �� �utra.  Kendati demikian, Pilosophis juga dapat memahami kekecewaan yang dirasakan para pendemo.

 

“Jauh sebelum ada kejadian ini kami telah membuat rekomendasi agar segera dilakukan evaluasi terhadap kepala BKB dan PP.  Namun, tidak ada tindaklanjut dari bupati,” katanya.

Aksi protes PNS ini, lanjutnya, merupakan tamparan keras terhadap kepemimpinan pasangan Bupati-Wakil Bupati Lutra, Arifin Junaidi-Indah Putri Indriani, sekaligus dapat memberikan catatan kecil dalam perjalanan pengangkatan kepala satuan kerja pemerintah daerah (SKPD) lingkup Pemkab Lutra.

“Mengangkat pemimpin tidak boleh didasarkan pada suka atau tidak suka, tetapi harus mempetimbangkan kompetensi yang dimiliki,” ucapnya.

Sementara Wakil Bupati Lutra Indah Putri Indriani ketika ditemui di DPRD seusai menghadiri penandatanganan kesepakatan pembahasan raperda pembentukan dua desa tidak memberikan tanggapan. “No comment, soal BKB dan PP,” singkatnya.

Informasi yang berhasil dihimpun Rakyat Sulsel, Wakil Bupati Lutra, Indah Putri Indriani dikabarkan berang dengan kejadian tersebut dalan langsung melakukan pertemuan tertutup sekitar pukul 11.30 Wita di ruang rapat Wakil Bupati dengan agenda pembicaraan kemelut di BKB dan PP dengan Sekretaris Kabupaten (Sekab) Mudjahidin Ibrahim, Kepala Inspektorat Yamsal Patappa, Kepala BKDD, Mustamin Makkasau, Kepala BKB dan PP Sri Suswati dan perwakilan staf serta penyuluh KB di ruang pertemuan Wakil Bupati Lutra untuk mencari solusi kemelut tesebut. (k15/djD)

Komentar