oleh

Ormas Sidak THM Itu Halal

Editor : rakyat-admin-Daerah-
ilustrasi

RAKYAT SULSEL . MAKASSAR – Anggota DPRD Makassar dari Fraksi PAN H Zaenal Dg Beta menilai wajar jika Organisasi Masyarakat (ormas) turun apabila ada Tempat Hiburan Malam (THM) melanggar peraturan daerah (perda) No.2 tahun 2002 tentang penutupan THM saat bulan Ramadan nanti.

Menurutnya, dalam perda itu sudah diatur untuk tidak beroperasi dalam bulan Ramadan. “Tiap tahun itu ada THM melanggar.

Mereka buka secara sembunyi-sembunyi, ini dibuktikan dengan adanya laporan tiap tahunnya dari masyarakat. Bukanya THM bulan Ramadan adalah pelanggaran,” ungkap Zaenal Beta, Selasa (3/7), kemarin.

Anggota Komisi D Bidang Kesejahteraan Masyarakat (Kesra) DPRD Makassar, Iqbal Djalil menambahkan, pengusaha THM harus mematuhi Perda itu. Jika tetap melanggar, sanksinya bisa sampai pada pencabutan izin operasional usaha.

Menurut legislator PKS ini, Kota Makassar punya kearifan lokal. THM harus tutup 3 hari sebelum Ramadan dan buka 1 minggu pascaRamadan. Aturan ini jangan dianggap sepele, karena selain Pemkot, ormas juga berkepentingan mengatur tatanan masyarakat. Sehingga jika tidak mematuhi Perda, ormas akan turun tangan.

“Pemkot boleh melibatkan ormas. Disamping itu juga melibatkan satpol PP dalam pelaksanaan perda ini,” katanya. Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Makassar, H M Busrah Abdullah (HAMBA) meminta pengusaha THM mematuhi aturan. “Bukan hanya umat muslim yang harus mengikuti aturan ini tetapi semua agama nonmuslim harus mematuhinya,” imbuhnya.

Kepala Seksi (Kasi) Pengawasan Dinas Pariwisata Makassar, Alex Mangnga mengatakan, untuk penutupan THM ini rencananya, Dinas Pariwisata, akan mengadakan rapat pada 10 Juli dengan seluruh pengusaha hiburan di Makassar. Sedangkan untuk usaha rumah makan, bisa beroperasi asal jangan transparan. “Hasil rapat nantinya akan diusul ke walikota agar membuat edaran untuk disebarkan ke THM,” katanya. (RS1/eui/C)

Komentar