oleh

Masyarakat Jeppe’E Pertanyakan Data Raskin

Editor : rakyat-admin-Daerah-

Lurah Jeppe’E Juga Heran Dengan Penghapusan Itu

 

RAKYAT SULSEL . BONE – Puluhan masyarakat Kelurahan Jeppe’E, Kecamatan Taneteriattang Barat, mendatangi Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bone, untuk mempertanyakan penghapusan nama mereka dalam penerimaan Beras Miskin (Raskin), Selasa (3/7) kemarin.

Andi Nurjannah salah seorang perwakilan masyarakat Kelurahan Jeppe’E, mengatakan, dirinya tidak mengerti mengapa namanya tidak terdaftar lagi dalam daftar penerima raskin.

“Saya tidak mengerti, kenapa namaku tiba-tiba tidak ada dalam daftar penerima raskin. Padahal bulan lalu (Juni), nama saya bersama ratusan nama masyarakat Jeppe’E masih ada dan menerima raskin, tetapi bulan ini (Juli) tidak ada,” ungkap Andi Nurjannah.

Kepala kantor BPS Kabupaten Bone, Rustam, mengakui, kalau BPS bukan penentu Rumah Tangga Sasaran (RTS) penerima raskin, tidak sama tahun 2008. Sejak tahun 2011, BPS hanya mendata masyarakat golongan menengah ke bawah. Hasil pendataan ini dikirm ke BPS pusat. BPS pusat lalu menyerahkan ke Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).

“Jadi yang menentukan data penerima RTS raskin adalah TNP2K bersama Menteri Koordinator Kesjahteraan Rakyat (Menkokesra). “BPS hanya menerima data yang sudah ada dari BPS pusat,” ungkapnya.

Lurah Jeppe’E, Andi Arsyad Sebbu, yang dihubungi terkait pengaduan masyarakatnya, mengungkapkan, jika pihak kelurahan sewaktu menerima data dari BPS langsung melakukan pertemuan dan sosialisasi dengan masyarakat. Dalam pertemuan tersebut, tidak menghasilkan keputusan, karena harus dipending sebab masyarakat tidak menerima namanya dihapus.

“Saya sendiri heran, kok Kelurahan Jeppe’E saja yang mengalami penurunan penerima raskin, sementara di kelurahan lainnya di Kecamatan Taneteriattang Barat justru bertambah. Sehingga pertemuan yang kami lakukan yang dihadiri Kabag ekonomi dan pihak BPS tidak menghasilkan apa-apa,” ungkap Arsyad.

Menurutnya lagi, kalau pagu atau penetapan penerima raskin dari BPS yang diterimanya hanya berjumlah 144 orang, padahal sebelumnya ada 247 orang penerima raskin dari jumlah yang disusulkan sebanyak 433.

“Ini sangat aneh karena penerima raskin masyarakat Jeppe’E mengalami penurunan hampir 50%. Semestinya pula di saat BPS melakukan pendataan harus melakukan kordinasi dengan pihak kelurahan, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti sekarang ini. Yang lebih tahu masalah di masyarakat adalah kepala lingkungan,” terangnya.

Kabag ekonomi, Hj Andi Heni Mulawati saat dihubungi mengakui kalau memang ada pengurangan RTS sebesar 103 orang. “Sebenarnya ini harus dimusyawarahkan dulu untuk diverifikasi sehingga masyarakatpun tentu bisa memahami dan menerimanya kalau sebelumnya ada musyawarah dan verifikasi data,” terangnya. (k19/dj/D)

Komentar