oleh

4 Tahun, 158 Ijazah Palsu UNM Ditemukan

Editor : rakyat-admin-HL-

Ada Sindikasi Orang Luar Dan Dalam

 

ilustrasi

RAKYAT SULSEL . FENOMENA kasus ijazah palsu Universitas Negeri Makassar (UNM) tak kunjung surut. Pasalnya, sebagai eks IKIP yang mengemban misi pendidikan, salah satu Lembaga Pendidikan Tinggi Keguruan (LPTK) di Indonesia, selama empat tahun belakangan ini, UNM selalu ditemukan kasus pemalsuan ijazah.

Tak tanggung-tanggung, sejak 2009 hingga kini telah ditemukan 158 lebih ijazah palsu. Ironisnya, kasus ini justru menunjukkan tren meningkat. Data dari bagian Tata Usaha dan Bagian BAAK UNM tercatat; 2009 ditemukan 22 ijazah palsu, 2010 ditemukan 44 ijazah palsu, 2011 ditemukan 77 ijazah palsu, dan hingga pertengahan 2012 ini ditemukan 15 ijazah palsu.

Pembantu Rektor I UNM, Sofyan Salam, kasus ijazah palsu ini sering terkuak ketika pelaksanaan sertifikasi guru, saat penerimaan CPNS, dan penyetaraan program diploma  ke program strata satu. Menurut Sofyan, ijazah dinyatakan palsu karena nomor seri registrasi ijazah tidak terdapat di database UNM. “Yang ditemukan, nomor registrasi tidak terdaftar  di database UNM.” kata Sofyan. Selain itu, lanjut Sofyan, juga ditemukan tanda tangan dalam ijazah ternyata dipalsukan, juga kualitas kertas ijazah yang tidak sesuai standar.

Merebaknya kasus ijazah palsu terjadi di kampus yang dipimpin Rektor Arismunandar tersebut, menjadi catatan tersendiri bagi institusi pendidikan yang melahirkan calon-calon pendidik ini. Ahli Hukum,  Heri Tahir berpendapat, kasus pemalsuan ijazah yang kerap terjadi di UNM ibarat fenomena gunung es yang kelihatan hanya puncaknya saja, sementara banyak kasus yang tertutup dengan rapat. Bahkan, sudah bukan rahasia lagi dimana dewasa ini terdapat semacam sindikasi yang melibatkan pihak luar dan pihak UNM sendiri.

Untuk itu, lanjut Guru Besar Kriminologi UNM ini, diperlukan adanya instrumen hukum sebagai alat pencegah agar apa yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dapat ditaati dan dipatuhi. “Dengan alasan inilah sehingga pada Bab XX Undang-Undang   Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional diatur tentang ketentuan pidana.

Heri juga mengatakan, proses pemalsuan ijazah seperti yang terjadi di UNM memang harus disidik, dan jika terbukti maka yang bersangkutan bila berstatus PNS misalnya, harus diberhentikan dari statusnya sebagai PNS. “Modus semacam ini tentunya ancaman pidananya lebih berat , karena disamping dapat dijerat memberikan atau menggunakan ijazah tanpa hak, juga dapat dituntut telah membuat  surat palsu yang dalam ilmu hukum pidana dikenal dengan istilah concursus,” jelasnya.

Heri juga menambahkan, melihat banyaknya kasus yang merusak dunia pendidikan saat ini, tentunya tak hanya menjadi sekadar informasi bagi kita tapi seharusnya dijadikan sebagai bahan intropeksi diri. Dan harus mendapat perhatian khusus bagi para panggiat kasus yang terjadi dalam lingkup pendidikan. Jika tidak, maka hal seperti ini akan terus melahirkan benih-benih kejahatan yang tidak sejalan dengan norma pendidikan.(RS12/D)

Komentar