oleh

Sudah Stadium Tiga, Perlu Anggaran Besar

Editor : rakyat-admin-HL, Wawancara-
ADY RASYID ALI, Kandidat Walikota Makassar dari Partai Demokrat

RAKYAT SULSEL . Kemacetan di Kota Makassar semakin tak terelakkan, meski pemerintah sudah berusaha mencari solusi, tetap saja itu tak terhindarkan. Semakin hari semakin menyita perhatian dan waktu, masyarakat lebih banyak di jalan sehingga produktifitas berkurang.

Ada banyak penyebab Makassar semakin macet. Secara umum, karena Makassar memang tengah semakin berkembang sebagai kota metropolitan, dengan pembangunan yang semakin menjulang, dan juga kepemilikan kendaraan yang ikut semakin pesat, mendukung mobilitas tinggi masyarakat.

Sementara jika dilihat secara terpisah, ada banyak hal yang kemudian menjadi penyebab dan pemicu kemacetan tersebut. Termasuk mudahnya kepemilikan kendaraan dengan mudahnya sistem kredit. Bahkan, kurangnya koordinasi antar semua lini yang seharusnya bekerja sama untuk memikirkan bagaimana mengatasi kemacetan di kota Makassar.

Untuk membicarakan masalah kemacetan dan jalan keluarnya, berikut wawancara Harian Rakyat Sulsel dengan Ketua Demokrat Kota Makassar yang juga kandidat Walikota Makassar, Adi Rasyid Ali (ARA), Senin (2/7), kemarin.

 

– Bagaimana Anda melihat persoalan kemacetan yang semakin hari semakin memprihatinkan di Kota Makassar?

+ Persoalan kemacetan di Kota Makassar ini kalau diibaratkan seperti penyakit, maka itu sudah berada pada posisi stadium tiga. Oleh karena itu, itu Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar harus segera memikirkan bersama dengan pihak kepolisian dan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) seperti apa rekayasa lalu lintas di Kota Makassar yang seharusnya. Kalau itu tidak dilakukan, maka kemacetan di Makassar akan bertambah kronis.

 

– Seperti apa yang seharusnya dipikirkan Pemerintah Kota Makassar?

+ Jangka panjang memang membutuhkan anggaran untuk membangun fly over dan  jalan tol dalam kota yang gratis seperti yang ada di Jakarta. Itu sudah mesti dibangun di Kota Makassar. Baik fly over, under pas dan jalan tol gratis itu sudah harus dibuat. Ini memang membutuhkan anggaran yang besar cuma memang harus diperjuangkan mulai dari sekarang khususnya pada anggaran pokok 2013 mendatang.

Anggota DPR-RI dari Sulsel kan banyak di Senayan. Nah, inilah yang harus membantu kita memperjuangkan anggaran tersebut. Saya berpikir sistem tree in one juga perlu digagas di Kota Makassar. Nanti kita kaji apakah sistem ini bisa atau tidak diterapkan di Makassar.

 

– Selain pemerintah dan pihak kepolisian, sejauhmana Anda melihat kesadaran masyarakat itu sendiri?

+ Transportasi massal di Kota Makassar sudah harus mulai dipikirkan supaya masyarakat bisa lebih cenderung menggunakan transportasi massal, dengan catatan itu harus aman dan nyaman. Saya melihat ada proyek seperti monorel, tetapi saya belum tahu kapan itu akan terlaksana. Namun, kemacetan di Makassar ini bukan hanya semata tugas dan tangung jawab pemerintah kota dan pihak kepolisian tapi tugas kita juga sebagai pengendara.

Karena saya lihat kecenderungan di Kota Makassar ini, masyarakat malu untuk menggunakan transportasi umum. Ada gengsian. Karena itu, kalau perlu pejabat dan kepala dinas menggunakan juga transportasi umum supaya masyarakat bisa ikut.

Saya mau seperti masyarakat di Jogja, dimana masyarakat lebih cenderung menggunakan transportadsi umum. Saya kira mindset masyarakat harus diubah sehingga lebih cenderung menggunakan transportasi umum.

 

– Sejauh ini bagaimana Anda melihat upaya Pemkot Makassar dalam mengatasi persoalan ini?

+ Sejauh ini usaha Pemkot untuk mengurangi kemacetan itu sudah bagus, cuma memang perlu ditingkatkan, kalau perlu lebih konkret lah. Sejauh ini kita sudah melihat apa-apa saja yang telah dicapai pemkot dalam rangka mengurangi kemacetan. Apalagi ditambah dengan banyaknya traffic light yang rusak dilempari oleh pendemo atau apa, ini membuat biang kemacetan.

Inilah yang memang perlu menjadi pemikiran kita, termasuk juga ada ruas jalan tertentu pengguna motor tidak boleh bercampur dengan mobil, seperti di Jalan Perintis Kemerdekaan, itu sudah bisa diterapkan karena jalannya sudah lebar. Cuma memang dibutuhkan ketegasan dan kesadaran kemasyarakat. Kalau ada motor yang masuk ke jalur cepat maka itu bisa ditindaki dengan cara ditilang. Memang setiap kebijakan pasti ada pro dan kontra. Tapi kapan lagi kita akan bisa menyelesaikan persolan ini kalau bukan sekarang. (RS1/D)

Komentar