oleh

Ditanya Narkoba Syukur Bijak, Kapolda No Comment

Editor : rakyat-admin-Berita, HL-

LCKI Minta Polda Transparan

Demokrat Siapkan Pengacara

 

RAKYAT SULSEL . MAKASSAR – Di tengah peringatan Hari Bhayangkara ke-66, profesionalisme kepolisian dipertanyakan dalam menangani kasus Narkoba yang melilit Wakil Bupati Luwu yang juga Ketua Demokrat Luwu, Syukur Bijak. Timbul dugaan, ada intervensi dalam penanganan kasus ini. Bahkan, polisi terkesan tertutup membebaskan Syukur Bijak dengan dalih tidak cukup bukti.

Menanggapi hal itu, Kapolda Sulsel Irjen Pol Mudji Waluyo enggan mengomentari diberhentikannya penyidikan kasus narkoba Wakil Bupati (Wabup) Luwu, Syukur Bijak. Saat dikonfirmasi, orang nomor satu di Polda Sulsel itu hanya mengatakan no comment. “No Comment” ujarnya singkat saat dihubungi Rakyat Sulsel, malam tadi.

Sebelumnya, Polda Sulsel melalui Kabid Humas Polda Sulsel Kombes Pol Chevy Ahmad Sopari menjelaskan jika penyidik menghentikan penyidikan kasus Syukur Bijak. Alasannya, tidak cukup bukti untuk menjerat politisi Demokrat itu.

Sekadar mengingatkan, Syukur Bijak ditangkap dalam penggerebekan di sebuah rumah di Kompleks Perumahan Villa Mutiara, Jalan Ir Sutami, Makassar, beberapa waktu lalu. Di dalam rumah itu, terdapat tujuh pria dewasa termasuk Syukur Bijak. Mereka diduga pesta narkoba.

Selain Syukur, polisi juga menangkap enam orang lainnya. Namun, setelah dilakukan tes urine, ternyata hasilnya negatif. Itu pun tes tidak dilakukan pada saat itu juga. Nah, hal inilah yang kemudian memunculkan kecurigaan. Desakan masyarakat agar instansi Polri serius dalam mengusut kasus narkoba, pun ditanggapi pihak Polda. Sebagai bukti, Wakasat Narkoba Polrestabes Makassar dicopot.

Namun, perkembangan terbaru, polisi akhirnya menghentikan juga kasus tersebut. Padahal, sebelumnya, Polda berjanji akan melakukan pemeriksaan ulang, bukan lagi tes urine, tapi tes darah dan tes rambut.

Di tempat terpisah, Wakil Ketua Lembaga Cegah Kejahatan Indonesia (LCKI) Sulsel, Andi Baso Tenri Gowa mendesak Kapolda sebagai orang yang paling berkompoten, seharusnya menjelaskan dengan seterang-terang perihal penghentian kasus Syukur Bijak. Jangan sampai ada kesan sesuatu intervensi hingga kasus ini dihentikan. “Kalau diam, akan menimbulkanm sejuta pertanyaan dari publik. Makanya Kapolda harus bicara dan menjelaskan dengan seterang-terangnya,” pinta Andi Baso.

Setidaknya, kata dia, dengan dihentikannya penyelidikan itu, akan menimbulkan sejuta pertanyaan dari publik. Bahkan, tidak sedikit dari masyarakat akan menduga jika penghentiannya ada kaitan dengan politik. “Kapolda harus bicara dan menjelaskannya,” terangnya lagi.

Sementara itu, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Sulsel  sebenarnya telah menyiapkan penasehat hukum kepada Syukur Bijak terkait masalah dugaan mengonsumsi barang haram narkoba jenis sabu-sabu beberapa waktu lalu. Hanya saja, sampai kasusnya disetop, bantuan hukum itu tidak pernah di gunakan.

Juru Bicara Demokrat Sulsel Syamsu Rizal saat dihubungi Rakyat Sulsel via selular, Minggu (1/7) malam, mengaku selama kasus pemeriksaan Syukur Bijak di kepolisian, Demokrat sangat intens melakukan komunikasi terhadap kasus dugaan konsumsi Narkoba tersebut. “Kami sangat intens berkomunikasi dengan Syukur Bijak terkait masalahnya. Bahkan, kami telah mempersiapkan penasehat hukum kepadanya apabila itu dibutuhkan,” tutur Ketua Divisi Komunikasi Publik DPD PD Sulsel ini.

Dirinya meyakin, dari komunikasi dengan Syukur Bijak, yang bersangkutan mengaku tidak terlibat. “Ini suatu semangat tersendiri bagi segenap pengurus Demokrat. Setelah itu Demokrat langsung menggelar rapat internal. Dia (Syukur Bijak, Red) menceritakan langsung kepada kami, bahwa dia betul-betul tidak tersandung Narkoba,” terangnya.

Demokrat, lanjutnya,  tidak pernah memberikan perlakuan khusus jika ada kader yang tersandung masalah. “Kami sangat tegas mengambil keputusan jika ada kadernya yang tersandung masalah. Apalagi masalah Narkoba,” tegasnya.(RS9)

Sementara itu, mantan Komisioner Komisi Polisi Nasional (Kompolnas) Prof Laode Husain yang juga pengamat kepolisian mengatakan, polisi memang harus secepatnya menyelesaikan kasus ini. Alasannya, karena kasus Ketua Demokrat Luwu ini telah menjadi konsumsi publik. “Saya sih cuma memberikan masukan saja sama pihak Polda Sulselbar agar kasus ini dapat dituntaskan. Karena bila dapat menyelesaikan kasus ini dengan baik maka reputasi kepolisian akan dapat diangkat. Dan ini, memang tantangan berat bagi kepolisian untuk dapat berjiwa besar dan tidak pandang bulu,” katanya.

Dia berharap, polisi tidak melakukan keberpihakan. Bila ada oknum dari kepolisian yang terbukti sengaja bermain dalam kasus, diharapkan pimpinan kepolisian memberi sanksi tegas.

Laode juga menambahkan, untuk bukti keterlibatan seseorang, sebenarnya dapat diperoleh dari data yang diperoleh di lapangan, baik itu dalam bentuk keterangan saksi, hasil tes urine, dan darah. Persoalannya, sebelum tes darah, kasus ini dihentikan.(her-RS6/D)

 

Komentar