oleh

SMAN 1 Libureng Diduga Lakukan Pungli

Editor : rakyat-admin-Daerah-

Kepsek Bantah Ada Pungutan Sebesar Itu

 

RAKYAT SULSEL . BONE – Sejumlah orang tua siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Libureng, mendatangi Ruang Kepala Sekolah guna mempertanyakan pemungutan biaya legalisir ijazah yang dinilai terlalu memberatkan mereka, Kamis (28/6) siang kemarin.

Namun saat didatangi, pihak sekolah yang tidak bisa memberikan alasan yang jelas terkait pungutan biaya tersebut, hal ini menyebabkan orang tua pelajar marah dan bahkan membentak sejumlah guru yang berada di dalam ruangan.

“Masa legalisir ijazah saja mencapai Rp 200 ribu, padahal perlembar photo copy ijazah hanya sebesar Rp150. Inikan sama halnya pemerasan,” ungkap salah satu wali murid SMAN 1 Libureng, Andi Mappabeta.

Mappabeta juga membeberkan, pihak sekolah kerap mengeluarkan kebijakan yang memberatkan orang tua murid seperti, pembahasan pada rapat yang akan digelar sabtu nanti guna membahas biaya masuk siswa baru hingga lebih dari Rp 1 juta.

Kepala SMAN 1 Libureng, Syamsuddin, yang konfirmsi melalui telepon, membantah hal tersebut. “Bagaimana bisa ada pungutan, sedangkan penulisan ijazah saja sementara dilaksanakan, dan belum satupun ijazah yang saya keluarkan,” ujarnya.

Terpisah, Kepala Bidang SMA/MA, SMK, Dinas Pendidikan Kabupaten Bone, Nursalam, yang dikonfirmasi terkait hal tersebut, mengaku belum mengetahuinya, karena memang pihak Disdik tidak pernah menghimbau dan bahkan menyuruh melakukan pungutan terhadap penerimaan ijazah.

“Tolong di cross cek atau cari tau kebenarannya di sekolah yang bersangkutan, karena siapa tau ada kesepakatan internal dengan komite sekolah dan pihak sekolah,” terangnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Bone, A Darwis A Massalinri, yang dihubungi mengatakan, bahwa baru saja dirinya menghubungi kepala SMAN 1 Libureng, dan dia mengatakan tidak ada itu pungutan Rp. 200.000.

“Jadi tidak benar kalau ada pungutan Rp. 200.000, saya baru saja menghubunginya dan kepala sekolahnya mengatakan bagaimana mau ada pemungutan sedangkan pembagian ijazah saja belum dilaksanakan. Memang ada pungutan sebesar Rp. 50.000, tapi itu untuk keperluan administrasi, biaya penulisan dan foto copy ijazah,” terang A Darwis A Massalinri. (k19/dj/D)

Komentar