oleh

Gagal Pertahankan WTP, Sejumlah Pimpinan SKPD Di Mutasi

Editor : rakyat-admin-Berita-

Dewan: Kalau Perlu Ada Sanksi

 

RAKYAT SULSEL . LUWU UTARA – Bupati Luwu Utara (Lutra), Arifin Junaidi, dikabarkan akan segera memutasi beberapa pejabat setingkat Kepala Dinas di lingkungan Pemkab Lutra, yang rencananya dilaksanakan pada bulan Juli mendatang.

Wakil Ketua II DPRD Lutra, Andi Sukma yang diminta tanggapannya terkait isu mutasi, sangat merespon baik rencana tersebut. Malah menurutnya sesuai laporan Panitia Kerja (Panja) DPRD Lutra terkait LHP BPK telah mengeluarkan 10 butir rekomendasi kepada Bupati Lutra, diantaranya meminta untuk dilakukannya mutasi.

“Hal yang perlu menjadi perhatian serius, salahsatunya, pengelolaan administrasi keuangan, karena beberapa temuan BPK, pertanggungjawaban keuangan tidak diyakini kebenarannya. Ini menunjukan bahwa pengelolaan administrasi keuangan Pemkab lemah. Hingga ada beberapa SKPD yang dipanggil khusus BPK terkait dengan temuan itu,” kata Andi Sukma, Kamis (28/6) kemarin.

Kalau perlu, lanjut Andi Sukma, para pimpinan SKPD bersangkutan dievaluasi dan diberi sanksi. Begitupun dengan penempatan pejabat yang tidak kompetitif dan tidak optimalnya fungsi Baperjakat.

“Faktor ini sangat penting, mengingat baik buruknya kinerja SKPD sangat tergantung kualitas pimpinan SKPD. Penempatan pejabat harus lebih profesional termasuk track rekord pejabat yang dipercaya memimpin SKPD tersebut. Jangan sampai penempatan pejabat hanya karena faktor kedekatan atau balas jasa, sehingga mengabaikan faktor kompetensi” ujarnya.

Rencana perombakan kabinet Arip (Arifin-Indah Putri) tersebut dikarenakan Lutra gagal mempertahankan opini BPK RI perwakilan Sulawesi Selatan pada tahun 2010, yang memberikan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan di tahun 2011 turun menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Kabar mutasi ini sudah menjadi pembicaraan hangat para pimpinan SKPD dan PNS Pemkab Lutra. Menurut kabar yang berkembang, sejumlah SKPD yang tersangkut dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK akan menjadi prioritas untuk digantikan pimpinannya. (k15/dj/D)

Komentar