oleh

Dana KPU, Tidak Semudah Menggosok Lampu Aladin

Editor : rakyat-admin-Wawancara-

RAKYAT SULSEL . MAKASSAR – Hingga kini anggaran untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulsel belum cair. Padahal, KPU sudah seharusnya melakukan sosialisasi terkait pemilihan gubernur. Akibatnya, KPU memilih utang sana-sini.

Telatnya pencairan anggaran untuk pilgub Sulsel ini sudah banyak dipertanyakan anggota KPU kabupaten/kota di Sulsel. Apalagi, sejak satu bulan lalu mereka sudah mewanti-wanti Pemprov Sulsel agar pencairan dilakukan sebelum tahapan pilgub dimulai. Nyatanya setelah tahapan pilgub resmi dimulai Rabu, 27 Juni, anggaran KPU yang disiapkan hingga mencapai Rp319 miliar ini belum sepersenpun dicairkan.

Kuatnya keluhan dan desakan agar anggaran segera dicairkan diakui Ketua KPU Sulsel, Jayadi Nas. Dalam pertemuan terakhir anggota KPU Sulsel Selasa lalu, KPU se-Sulsel masih mempertanyakan persoalan pencairan anggaran pilgub. “Teman-teman dari daerah yang mempertanyakan ke saya soal itu. Memang belum ada yang cair karena anggaran untuk KPU daerah kan dari KPU Sulsel juga. Kita maklumi saja karena katanya ada proses administrasi. Ini yang harus kita hargai,” tandas Jayadi.

KPU Sulsel terpaksa harus menalangi terlebih dahulu biaya operasional KPU dengan menggunakan dana pribadi atau memilih berutang ke pihak lain. Termasuk untuk membiayai rekrutmen PPK dan PPS yang juga sudah mulai bejalan.  “Kita talangi saja dulu yang penting administrasinya lengkap. Kalau sudah ada dana cair baru kita bayar,” imbuh Jayadi.

Pengamat politik Adi Suryadi Culla, menilai KPU telah bekerja maksimal. Salah satunya terkait data pemilih dimana KPU telah mengoreksi soal daftar pemilih tetap. “Dengan tidak adanya masalah di DPT itu menunjukkan sikap KPU yang netral dalam pilgub nantinya, sebab jika tidak demikian KPU akan mnegalami krisis kepercayaan dari masyarakat,” ujar Ady.

Menurutnya, anggaran KPU akan menentukan program KPU. Misalnya, masalah sosialisasi pilgub yang menggunakan perangkat fisik dan pastinya membutuhkan dana. “Pemprov dan KPU harus memikirkan dan harus segera mencari solusi sebab akan memungkinkan menimbulkan masalah yang krusial, yang dibutuhkan adalah komitmen penuh Pemprov, dan untuk melihat betul political will Pemprov harus segera menyelesaikan proses pencairan dana KPU,” katanya.

Ady sebenarnya tidak setuju bila KPU harus meminjam dari sana-sini untuk memenuhi kebutuhan. “KPU itu lembaga negara, dan kegiatannya resmi, tidak boleh dong (meminjam, red). Bagaimanapun keberhasilan pilkada tetap di KPU,” tegas Ady.

Dengan meminjam dana di sana-sini, bisa menimbulkan kecurigaan satu dengan yang lain. “Tidak hanya menimbulkan kecurigaan KPU dan kandidat, tapi bisa jadi kandidat dengan kandidat, publik juga pasti bertanya-tanya kenapa dana itu belum turun, akan ada bias bagi publik.”

Kondisi ini, akunya, bisa dieksploitasi secara politik. KPU, katanya, harus hati-hati. “Pemprov harus klarifikasi, APBD untuk KPU harus cair, meski pun bisa dipahami bahwa alokasi dan pencairan dana tidak semudah menggosok lampu aladin, juga ada mekanisme yang rumit dalam pencairan dana,” tegasnya. (RS11/D)

 

Dana KPU, Tidak Semudah Menggosok Lampu Aladin

Berharap Anggaran Pilgub Cair Awal Juli

Pencairan Dana KPU Sementara Diproses

Komentar