oleh

Walikota Palopo Pinjam Dana Pendidikan Gratis Rp8,2 M (4-Selesai)

Editor : rakyat-admin-HL-

Tak Punya Taring, Kejaksaan Disebut ‘Masuk Angin’

 

BUKTI BERTAMBAH. Dua kuitansi pinjaman sementara Walikota Palopo HPA Tendriadjeng yang ditemukan BPK RI Rp 8,2 miliar.

RAKYAT SULSEL . DESAKAN mengusut tuntas pinjaman dana pendidikan gratis Rp8,2 miliar Walikota Palopo HPA Tendriadjeng mulai berdatangan. Kejaksaan diminta tidak ‘tebang pilih’ dalam menentukan tersangka. Bahkan, kejaksaan dinilai ‘masuk angin’ dalam menangani kasus yang melibatkan orang nomor satu di Palopo itu.

Pernyataan keras itu, datang dari Ketua Luwu Lawyer Club (LLC) Luwu Raya, Muhammad Zuhdy Hamri, Selasa (26/6) lalu. Dia memandang, tidak ada alasan kejaksaan harus mengusut tuntas kasus yang melibatkan walikota karena kasus ini sudah masuk kategori perbuatan melawan hukum dan merugikan negara.

Kejaksaan, tegasnya,  sudah seharusnya melakukan tugasnya sebagai penyidik untuk menetapkan siapa-siapa saja yang harus jadi tersangka, selain Kadis Pendidikan Muhammad Yamin dan PPTK Pengelola Dana Pendidikan Gratis, Muhammad Ridwan.

“Saya tidak punya kompetensi meminta untuk ditetapkan tersangka oleh walikota. Yang punya kewenangan adalah kejaksaan yang berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor. Jadi, tidak ada alasan penyidik melakukan tindakan hukum. Kalau itu tidak dilakukan, sepertinya penyidiknya kemasukan ‘angin’. Kalau ‘masuk angin’, sebaiknya penyidik Kejari Palopo juga harus diperiksa oleh Aswas Kejati (Asisten Pengawas Kejaksaan Tinggi) Sulselbar,” tegas Zuhdy kepada Rakyat Sulsel.

Sumber di BPK menyebutkan, berdasarkan hasil jawaban Walikota HPA Tendriadjeng dan Kepala Dinas Pendidikan Palopo, Muhammad Yamin diketahui pada tahun anggaran 2010/11, dana pendidikan gratis, dana Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) dan bantuan khusus murid diakui terdapat penggunaan dana kegiatan yang tidak sesuai dengan mekanisme dan prosedur sebagaimana ditetapkan dalam Perda Sulsel Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Gratis di Sulsel.

Ditemukan adanya penarikan dana secara tunai dari rekening penampungan dana pendidikan gratis pada Dinas Pendidikan Kota Palopo yang dilaksanakan atas kebijakan internal di dinas tersebut. Akibatnya, terdapat sejumlah dana yang tidak disalurkan secara langsung ke rekening masing-masing sekolah dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan pejabat daerah di luar sasaran kegiatan yang ditentukan.

Makanya, BPK Sulsel meminta segera kepada Dinas Pendidikan Palopo memenuhi hak sekolah atas dana pendidikan gratis untuk Triwulan II, III dan IV tahun anggaran 2011 dan dana BOMM tahun anggaran 2011 ke penerima yang berhak sesuai keputusan walikota yang telah ditetapkan.

 

Gubernur Serahkan Ke BPK

Temukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait pinjaman dana pendidikan gratis Rp8,2 miliar yang masuk ke rekening pribadi Walikota Palopo, HPA Tendriajeng ditanggapi dingin Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo. Meski pendidikan gratis merupakan program kepepimpinannya, Syahrul enggan berkomentar banyak. “Maaf, bukan domain saya untuk mengomentari itu. Silakan tanyakan pada BPK,” katanya singkat kepada Rakyas Sulsel, Selasa (26/6) lalu.((k14-RS5-RS6/D)

 

 

Komentar