oleh

Pelatihan PNPM Dituding Mubazir

Editor : rakyat-admin-Daerah-

RAKYAT SULSEL . TAKALAR-Belum tuntas langkah pembongkaran dua program PNPM di dua kecamatan masing-masing Galesong dan Mappakasunggu karena tidak melibatkan warga dalam proses penyusunan program tahun 2011 di Takalar, pengelola PNPM Mandiri Takalar kembali menuai masalah.

Program pelatihan pengelola dan tim teknis kegiatan yang rutin digelar di beberapa hotel berbintang di Makassar dinilai hanya pemborosan anggaran. Selain itu, penggunaan anggaran pelatihan yang digunakan juga tidak transparan sehingga menjadi  area polemik.

Dua  aktivis penggiat korupsi Takalar masing-masing Muhammad Faizal DM dari Masyarakat Pelestari Lingkungan dan Hutan Indonesia (Mapalhi) dan Muhammad Ikhwan dari Lembaga Mitra Masyarakat Pesisir Takalar (LMMPT) mendesak BPK atau lembaga audit lainnya untuk segera melakukan audit tuntas terhadap semua pengelola anggaran PNMP mulai kabupaten, kecamatan, dan desa di Takalar. Menurut Faizal, program pelatihan yang digelar di Makassar tidak simetris dengan tujuan program yang mendepankan partisipasi publik,”Membahas kemiskinan, peningkatan SDM maupun teknis pengelolaan sebaiknya terjun langsung di lapangan, sehingga pelatihan yang digelar di Makassar hanyalah pemborosan,”ucap Faizal Rabu (27/6).

Hal senada diungkapkan Ikhwan. Menurutnya selain merupakan pemborosan anggaran, indikator dari hasil pelatihan tidak jelas. “Apalagi anggaran kegiatan di hotel tidak pernah dilaporkan sehingga dugaan korupsi bisa terjadi,”tutur Ikhwan.

Keduanya berharap pihak pengelola PNPM bersifat jujur dan transparan,” Selesaikan dulu program yang bermasalah di lapangan. Selain itu pengelolaan anggaran di PNPM Takalar yang bernilai miliaran secepatnya diaudit. Keluhan akan lemahnya pengelolaan yang

transparan banyak disampaikan warga di semua Ddsa di Takalar,”tutur keduanya.

Pernyataan kedua penggiat anti korupsi Takalar tersebut, belum mendapat tanggapan dari pihak pengelola PNPM kabupaten maupun tim teknis kegiatan. Salah seorang pengelola PNPM di Kecamatan Mappakasunggu, Rakhmat mengelak dikonfirmamsi.”Soal teknis pengelolaan anggaran itu tanggung jawab kabupaten,”pungkas Rakhmat lewat ponselnya. (Yos/eui/C)

Komentar