oleh

Walikota Palopo Pinjam Dana Pendidikan Gratis Rp8,2 M (3)

Editor : rakyat-admin-HL, Wawancara-

Kajari Beberkan Bukti Kuitansi, BPK Minta Diproses Hukum

 

BUKTI. Dua kwitansi pinjaman sementara Walikota Palopo, HPA Tendriadjeng yang ditemukan BPK RI.

RAKYAT SULSEL . DUA institusi; Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Palopo terus menindaklanjuti

dana pendidikan gratis sebesar Rp8,2 miliar tahun 2-10-2011 yang dipinjam Walikota Palopo HPA Tenriadjeng.

BPK meminta agar rekomendasi yang dikeluarkan segera ditindaklanjuti secara hukum. Sementara, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Palopo, Oktavianus ngotot agar dana tersebut dikembalikan, meski proses penyidikan terus berlanjut.

Oktavianus mengaku, pinjaman yang masuk ke rekening walikota, ternyata belum ada dikembalikan sepersenpun. Padahal, kejaksaan memberikan waktu yang lama kepada orang nomor satu di Palopo untuk pengembalian dana yang diduga terjadi penyalahgunaan keuangan daerah pada Dinas Pendidikan Kota Palopo itu.

“Saya sering menyampaikan kepada Pak Wali (Tenriadjeng) secara lisan perihal pengembalian dana pendidikan gratis.Tapi, hari ini belum ada sepersenpun dikembalikan. Saya selalu mengingatkan Pak Wali untuk secepatnya dikembalikan ke kas daerah untuk disalurkan ke masing-masing sekolah. Soalnya, ketika saya ingatkan kembali, Pak Wali selalu berjanji untuk secepatnya dikembalikan,” kesal Oktavianus di ruang kerjanya, Selasa (26/6).

Terpisah, pihak BPK meminta aparat hukum segera bertindak, karena ada beberapa rekomendasi yang telah disampaikan BPK Sulsel kepada Dinas Pendidikan Kota Palopo terkait kasus tersebut diantaranya; memberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan kepada Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan TA 2010 serta memerintahkan agar menyetorkan ke kas daerah atas penggunaan dana pendidikan gratis untuk kegiatan yang tidak dianggarkan.

“Termasuk memberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pendidikan Gratis Tahun Anggaran (TA) 2011 serta memerintahkan untuk segera mempertanggungjawabkan dana kegiatan tim pengendali yang telah dicairkan dari rekening penampungan,” ungkap sumber di BPK, Selasa (26/6) kemarin.

Selain itu, BPK Sulsel juga meminta kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota palopo untuk diberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta memerintahkan agar mengembalikan dana kegiatan pada Dinas Pendidikan sebsar Rp8,2 Miliar.

HPA Tendriadjeng yang coba dikonfirmasi Rakyat Sulsel belum memberikan keterangan resmni. Panggilan telepon dan SMS tidak dibalas. Begitu juga Wakil Walikota Palopo Rahmat Masri Bandaso yang bertindak sebagai Tim Tindak Lanjut Hasil temuan BPK RI tidak berada di tempat larena melakukan umrah sejak 20 Juni lalu.

Hanya Kepala Bagian Keuangan Andi Farid Naki Baso yang merupakan Anggota Majelis Pertimbangan Tuntutan Pemberdaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Negara/Daerah (MP-TPTGR) Pemkot Palopo bisa memebrikan keterangan. Dia mengaku, hingga kini pengembalian dana pendidikan gratis belum dikembalikan ke kas daerah.

“Setahu saya belum ada dikembalikan. Kami tidak melakukan sidang soal ini karena dana pendidikan gratis diusut kejaksaan, apalagi sudah ada tersangka. Jadi, kami menunggu hasil sidang Pengadilan Tipikor,”ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Palopo Muhammad Yamin menegaskan bahwa pimpinannya siap mengembalikan dana tersebut. “Saya rasa opu wali (Walikota HPA Tendriadjeng) pasti akan mengembalikan. Karena dana itu sifatnya pinjaman sementara. Dan saya yakin akan dikembalikan secepatnya,” tegas Yamin.

Yamin yang resmi ditetapkan sebagai tersangka bersama Muhammad Ridwan selaku penanggung jawab dana pendidikan gratis atau PPTK. Kajari Palopo Oktavianus menegaskan setelah diketahui kerugian negaranya, maka kasusnya akan terus didalami dan tidak menutup kemungkinan ada tersangka baru.(k14-RS1/D)

Komentar