oleh

Pemkab Lutra Ingin Tambah SKPD

Editor : rakyat-admin-Daerah-

Pemilar: Itu Pemborosan!

 

RAKYAT SULSEL . LUWU UTARA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab), Luwu Utara (Lutra), dalam waktu dekat ini akan menambah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang khusus membidangi pelayanan perizinan. Hal itu sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 24 tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpatu Satu Pintu (PTSP) dan Permendagri No 20 tahun 2008.

Bentuk keseriusan Pemkab Lutra untuk segera memiliki Kantor PTSP ini ditandai dengan diserahkannya tiga buah rancangan peraturan daerah (Ranperda) dalam rapat paripurna DPRD Lutra yang dilaksanakan pada Senin (25/6) kemarin.

Bupati Luwu Utara, Arifin Junaidi mengatakan ketiga Ranperda yang diserahkan yaitu, Ranperda tentang pembentukan organisasi dan tata kerja kantor pelayanan terpadu satu pintu, Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2011, dan Ranperda tentang tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi keuangan dan barang daerah.

“Penyerahan ketiga Ranperda ini merupakan langkah maju bila dibandingkan tahun sebelumnya. Terkhusus Ranperda tentang PTSP adalah bukti respon Pemkab Lutra akan tuntutan pelayanan publik yang lebih baik, transparan dan akuntabel, baik dari aspek kelembagaan maupun aspek manajemennya, termaksud regulasi dibidang usaha,” kata Arifin.

Menurutnya, di Lutra sejumlah masalah masih kerap terjadi pada bidang investasi yang merupakan kunci pembangunan ekonomi. Masalah tersebut terkait perizinan diantaranya, waktu pengurusan sejumlah izin relatif lama, proses yang berbelit-belit, biaya relatif tinggi, dan adanya pungutan liar.

“Fakta yang ada, birokrasi perizinan belum berjalan secara efisien dan efektif, sehingga dalam pelayanan perizinan masih ditemukan berbagai masalah,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Persatuan Mahasiswa Luwu Utara (Pemilar), Amrillah To Dewi, yang dimintai tanggapannya terkait penambahan SKPD di lingkup Pemkab Lutra, menilai akan terjadi pemborosan anggaran lantaran gemuknya SKPD.

“Itu jelas Pemborosan anggaran, dan akan terjadi diantaranya pemborosan pada tunjangan jabatan, biaya operasional dinas dan lain-lainnya,” Amrilah.

Senada dengan Amrilah, Sekertaris PB IPMIL, Rival Pasau, mengatakan, adanya Ranperda pembentukan SKPD baru, sangat bertolak belakang dengan rencana perampingan SKPD yang diwacanakan anggota DPRD melalui hak inisiatif.

“Masih hangat di ingatan kita, rencana perampingan SKPD  yang sudah mewacana sejak tahun 2011 lalu. Bahkan anggota DPRD telah melakukan studi banding ke sejumlah daerah, diantaranya ke Bali demi memuluskan hak inisiatif mereka untuk perampingan,” tuturnya. (k15/dj/C)

 

Komentar